Tegas! Muhammadiyah Sebut Gerakan Coblos 3 Paslon Perlawanan Rakyat Terhadap Partai Politik
11-September-24, 10:11- Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta, Agus Suradika menganggap ramainya gerakan coblos 3 paslon untuk Pilkada Jakarta sebagai bentuk aspirasi politik yang harus dihormati.
Menurutnya, gerakan coblos 3 paslon semacam kritik dari masyarakat Jakarta yang tidak puas terhadap pilihan paslon di Pilkada Jakarta.
"Ini menunjukkan rakyat sedang mengkritisi, rakyat sedang memberikan perlawanan kepada putusan partai politik yang tidak membawa aspirasi warga Jakarta. Itu sebagai sebuah hal yang saya kira normal normal saja," kata Agus usai diskusi sosialisasi Pilkada yang digelar KPU DKI Jakarta di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).
Karenanya, Agus merasa tidak perlu ada pihak yang mencibir gerakan tersebut mengingat tak ada aturan yang dilanggar.
"Enggak perlu juga kita mengatakan bahwa mereka tidak menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Tapi itulah proses di mana cara manusia, cara warga menunjukkan aspirasi beragam," kata Agus.
Namun, ia tidak yakin gerakan coblos 3 paslon yang ramai di medsos ini akan terwujud pada kenyataannya.
"Sebab medsos itu tidak merepresentasikan secara sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Tapi bahwa itu gerakan ada, saya kira itu nggak ada permasalahan ya, itu sesuatu yang normal-normal saja," ujarnya.
Agus mengatakan, Muhammadiyah sendiri tentunya membebaskan warganya dalam memberikan suara di Pilkada Jakarta.
"Kamu sangat berharap warga Muhammadiyah tidak golput, warga Muhammadiyah menunjukkan partisipasi politik. Soal pilihan di dalam ruang pencoblosan itu adalah hak politik warga masing-masing. Jadi kita berharap angka partisipasi di Jakarta tetap tinggi," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta , Dody Wijaya mengatakan, selagi gerakan coblos 3 paslon itu memang murni gerakan dari masyarakat maka itu tidaklah melanggar aturan.
Namun, akan menjadi pidana jika terjadi praktik politik uang untuk memengaruhi pemilih agar mencoblos ke semua paslon sehingga membuat suara menjadi tidak sah.
Adapun gerakan coblos 3 paslon ini disebut-sebut diinisiasi oleh para pendukung Anies Baswedan atau yang biasa disebut Anak Abah karena kecewa jagoannya itu tak bisa maju di Pilkada Jakarta.
"Pada prinsipnya kalau memang aspirasi masing-masing personal kan ya boleh-boleh saja.
Tapi kalau dalam konteks itu ada unsur pemberian materi, pemberian uang untuk mengajak tidak memilih atau menjadikan suara tidak sah, itu bisa masuk kategori pidana," kata Dody usai sosialisasi Pilkada di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).
Dody mengatakan, KPU DKI tak terlalu khawatir bahwa gerakan coblos 3 paslon itu akan terjadi pada hari pemungutan suara.
Sebab, ia menyebut pemilih di Jakarta cukup rasional. Apalagi, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta selalu cukup tinggi.
Ia menjelaskan, saat Pilkada Jakarta 2017, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta mencapai 78 persen dan di Pilkada Jakarta 2012 pada angka 66 persen.
Terlebih, mulai 25 September sampai 23 November 2024, ketiga paslon juga akan berkampanye sehingga diyakini para pemilih akan menyeleksi para calon pemimpinnya, termasuk mengenai gagasan yang ditawarkan masing-masing paslon.
"Tapi kalau itu sifatnya hanya wacana, kami yakin kalau di Jakarta ini pemilihnya rasional dan heterogen," kata Dody.
Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.
Pertama adalah Pramono Anung sebagai cagub, dengan Rano Karno sebagai wakilnya.
Kedua kader PDIP itu diusung oleh partainya sendiri dengan bantuan Hanura.
Sedangkan paslon kedua adalah Ridwan Kamil-Suswono. RK, sapaan karib sang cagub, merupakan kader Golkar, sedangkan Suswono berasal dari PKS.
Pasangan bernama RIDO itu diusung koalisi besar berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.
Sedangkan paslon ketiga dari jalur independen, Dharma Pongrekun sebagai cagub, dan wakilnya Kun Wardana Abyoto.
Dharma merupakan pensiunan Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga. Sedangkan Kun Wardana merupakan seorang akademisi.
Akses di Google News atau WhatsApp Channel . Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya