Kementerian PUPR Menanggapi Wacana Pelonggaran TKDN

Wacana pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menuai respons dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kebijakan ini, yang digagas sebagai bagian dari strategi negosiasi Indonesia terkait tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat, masih dalam tahap pembahasan intensif.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa diskusi mendalam sedang berlangsung antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Tujuan utama adalah untuk memahami secara komprehensif implikasi dan mekanisme implementasi dari relaksasi TKDN ini. Meskipun wacana ini bergulir, Dody menegaskan bahwa belum ada arahan khusus yang diterima dari Presiden Prabowo terkait detail pelaksanaannya.

"Detail mengenai relaksasi TKDN ini sedang kami diskusikan secara seksama dengan Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bina Konstruksi. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden terkait implementasi detailnya," ujar Dody di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Potensi Dampak Terhadap Biaya Investasi Infrastruktur

Meskipun demikian, Menteri Dody meyakini bahwa relaksasi TKDN tidak serta merta akan mengakibatkan lonjakan biaya investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan maupun yang akan datang. Ia optimistis bahwa arahan dari Presiden Prabowo akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan konstruksi.

"Saya tidak yakin bahwa biaya investasi akan meningkat akibat relaksasi TKDN ini. Justru, saya percaya bahwa arahan Bapak Presiden bertujuan untuk menjaga stabilitas biaya investasi, sekaligus mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek," tegasnya.

Namun, Dody menekankan pentingnya pembahasan yang mendalam dan komprehensif terkait kebijakan ini. Detail-detail teknis dan implikasi jangka panjang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum implementasi dilakukan.

Latar Belakang Usulan Relaksasi TKDN

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan niatnya untuk menginstruksikan jajarannya agar melakukan penyesuaian terhadap aturan TKDN. Usulan ini muncul setelah mendengar masukan dari para pengusaha dalam acara Sarasehan Ekonomi. Prabowo mengakui bahwa aturan TKDN, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negeri, berpotensi menghambat daya saing industri Indonesia jika diterapkan secara kaku.

"TKDN memang dirancang untuk mempertahankan komponen lokal. Namun, jika kita terus-menerus terpaku pada aturan ini, industri kita bisa kalah saing. Kita harus realistis," kata Prabowo dalam acara yang berlangsung di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Prabowo mengusulkan agar aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Ia bahkan menyarankan agar TKDN diganti dengan insentif yang lebih menarik bagi pelaku industri.

"TKDN sebaiknya dibuat fleksibel dan diganti dengan insentif. Saya harap para menteri dan pembantu saya bisa bersikap realistis dalam hal ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pemenuhan komponen lokal harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, termasuk aspek pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, tidak adil jika kewajiban pemenuhan komponen lokal hanya dibebankan kepada pelaku usaha.

Implikasi Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Wacana relaksasi TKDN ini memicu berbagai tanggapan dari kalangan industri dan pengamat ekonomi. Beberapa pihak menyambut baik usulan ini, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Namun, ada juga yang khawatir bahwa relaksasi TKDN dapat berdampak negatif terhadap industri dalam negeri, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Pemerintah diharapkan dapat menampung semua aspirasi dan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kementerian PUPR adalah terus melakukan koordinasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kemenperin, pelaku industri, dan para ahli ekonomi. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan TKDN yang optimal, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga daya saing industri dalam negeri.