Kunjungan Menteri Kabinet Prabowo ke Jokowi di Solo Picu Reaksi PKS: Jaga Soliditas, Hindari 'Matahari Kembar'

Serangkaian kunjungan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, telah memicu berbagai tanggapan. Salah satu reaksi datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menekankan pentingnya menjaga soliditas pemerintahan dan menghindari potensi dualisme kepemimpinan.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa silaturahmi antar pejabat negara adalah hal yang positif. Namun, ia mengingatkan agar kunjungan-kunjungan tersebut tidak mengarah pada terciptanya 'matahari kembar' dalam pemerintahan. Istilah ini merujuk pada potensi adanya dua pusat kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," tegas Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Mardani menjelaskan bahwa Prabowo Subianto adalah presiden yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan. Ia berharap kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi hanya sebatas silaturahmi biasa, tanpa implikasi politis yang dapat merugikan pemerintahan yang sedang berjalan.

"Bagaimanapun Presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan mempermasalahkan pertemuan antara para menterinya dengan presiden terdahulu. Namun, ia kembali mengingatkan agar tidak ada upaya menciptakan 'matahari kembar' yang dapat membingungkan dan melemahkan kinerja pemerintahan.

"Ini pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terpantau mengunjungi Jokowi di Solo. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menemui Jokowi pada hari yang sama. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), juga telah menemui Jokowi sehari sebelumnya, sementara Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bersama keluarga serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengunjungi Jokowi pada Rabu (9/4) malam.

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kunjungannya adalah dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Jokowi di momen Lebaran. Ia menganggap Jokowi sebagai atasannya, baik saat masih menjabat sebagai menteri di era Jokowi maupun di era Prabowo.

"Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya," ungkap Trenggono seusai pertemuan.

Senada dengan Trenggono, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa kunjungannya adalah untuk bersilaturahmi dan memohon maaf lahir dan batin kepada Jokowi dan Ibu Iriana.

Rentetan kunjungan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat politik. Beberapa pihak menilai kunjungan ini sebagai hal yang wajar dalam konteks silaturahmi antar pejabat negara. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan potensi adanya agenda tersembunyi atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan Prabowo.

Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, pernyataan PKS menjadi penegasan bahwa soliditas dan kesatuan komando dalam pemerintahan adalah hal yang krusial. Pemerintah diharapkan dapat fokus pada pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan dan menghindari segala bentuk polarisasi atau dualisme kepemimpinan yang dapat menghambat kemajuan bangsa.

Berikut poin-poin penting yang perlu dicermati:

• Silaturahmi antar pejabat negara: Kunjungan menteri ke tokoh senior seperti Jokowi dianggap wajar dalam budaya Indonesia.
• Potensi 'matahari kembar': Kekhawatiran akan adanya dualisme kepemimpinan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
• Soliditas pemerintahan: Pentingnya menjaga kesatuan komando dan fokus pada pelaksanaan program kerja.
• Reaksi PKS: Sebagai partai oposisi, PKS memberikan peringatan konstruktif untuk menjaga kinerja pemerintahan Prabowo.
• Spekulasi publik: Berbagai interpretasi muncul terkait motif kunjungan para menteri, menuntut transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah.