Kejelasan Peran Kader PSI dalam Tim FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan

Beredarnya dokumen yang menampilkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menimbulkan pertanyaan publik. Dokumen tersebut, yang menyerupai Surat Keputusan (SK) dan beredar di media sosial pada Kamis (6/3/2025), mencantumkan nama-nama seperti Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Jubir PSI Kokok Dirgantoro, dan Jubir PSI Sigit Widodo, dengan besaran gaji tertinggi mencapai Rp 50 juta untuk posisi penanggung jawab/pengarah yang dijabat oleh Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan kader PSI dalam OMO FOLU Net Sink 2030 sama sekali tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agus menjelaskan bahwa pendanaan OMO berasal dari donasi dan kerjasama dengan negara mitra, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa struktur OMO terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN, dan pihak eksternal yang membantu pelaksanaan program. Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa penunjukan kader PSI didasarkan pada kapasitas dan integritas mereka, serta pemahaman mendalam mereka terhadap ritme kerja Menteri Kehutanan. Peran kader-kader PSI, menurut Agus, terbatas pada dukungan kesekretariatan dan administrasi untuk mendukung kinerja Menteri dalam program FOLU.

Penjelasan serupa disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang membenarkan keabsahan dokumen tersebut. Ia menyebut revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari struktur sebelumnya, dan menegaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal, termasuk kader partai, bertujuan untuk memperkuat tim dan mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Menteri Antoni juga menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Klarifikasi dari pihak PSI dan Kementerian Kehutanan ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci peran dan keterlibatan kader PSI dalam program FOLU Net Sink 2030. Namun, perlu ditekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan penunjukan personil dalam program pemerintah yang berskala besar seperti ini tetap menjadi hal yang krusial. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai sumber pendanaan, mekanisme penunjukan, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing individu yang terlibat dalam program ini. Kejelasan ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta terhindar dari potensi konflik kepentingan.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Sumber pendanaan OMO FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor dan negara mitra, bukan APBN.
• Struktur OMO terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal, termasuk kader PSI.
• Peran kader PSI difokuskan pada dukungan administrasi dan kesekretariatan.
• Penunjukan kader PSI didasarkan pada kapasitas, integritas, dan pemahaman terhadap ritme kerja Menteri.
• Dokumen struktur organisasi OMO merupakan dokumen publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah skala besar seperti FOLU Net Sink 2030 akan terus menjadi sorotan publik. Kejelasan informasi dan mekanisme yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang bertujuan untuk mencapai target lingkungan dan keberlanjutan.