Kekhawatiran Industri Baja Nasional Menguat di Tengah Kebijakan Impor yang Lebih Longgar

Jakarta - Industri baja nasional tengah menghadapi tantangan serius menyusul kebijakan pemerintah yang berpotensi membuka keran impor lebih lebar. Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa penghapusan kuota impor dan pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat memicu lonjakan impor baja dari China, mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Kapasitas produksi baja China yang masif, mencapai hampir 900 juta ton per tahun, menjadi sumber utama kekhawatiran. Situasi ini diperparah oleh kebijakan proteksi perdagangan yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang berpotensi mengalihkan surplus produksi baja China ke pasar lain, termasuk Indonesia. IISIA memperingatkan bahwa jika Indonesia membuka pintu lebar bagi impor, industri baja lokal dapat terancam gulung tikar.

"Dengan produksi mendekati 900 juta ton setiap tahun, China kini menghadapi kendala di pasar Amerika akibat regulasi dari era Trump. Jika sebagian besar dari volume tersebut mengalir ke Indonesia, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Pembukaan kuota impor secara luas berpotensi memaksa penutupan sejumlah perusahaan di sektor ini," ungkap Tony dari IISIA dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Komitmen Industri dan Harapan akan Dukungan Konsumen Lokal

Meskipun demikian, IISIA dan seluruh anggotanya menyatakan komitmen untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan produksi baja dalam negeri. Mereka juga bertekad untuk mendukung target pertumbuhan industri sebesar 8 persen per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan konsumen.

IISIA menekankan pentingnya preferensi terhadap produk baja lokal. Menggunakan produk dalam negeri, menurut IISIA, adalah langkah strategis untuk memperkuat industri baja nasional dan mendorong terciptanya ekosistem baja yang mandiri dan berdaya saing.

"Akan sangat disayangkan jika kita mengabaikan produk dalam negeri. Industri baja adalah fondasi utama bagi perkembangan industri lainnya, pilar penting dalam membangun ekosistem baja nasional yang kuat," tegas Tony.

Latar Belakang Kebijakan dan Implikasinya

Kebijakan penghapusan kuota impor sebelumnya diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta pada tanggal 8 April 2025. Prabowo berpendapat bahwa kuota impor seringkali menciptakan ketidakadilan dan menghambat partisipasi pelaku usaha dalam rantai pasok nasional, terutama untuk komoditas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri baja, yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap daya saing dan keberlangsungan industri dalam negeri. Pelonggaran TKDN juga menambah kekhawatiran, karena berpotensi mengurangi insentif bagi penggunaan komponen lokal dalam proyek-proyek infrastruktur dan industri.

Implikasi dari kebijakan liberalisasi impor dan pelonggaran TKDN ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kepentingan konsumen dan kepentingan industri dalam negeri. Diperlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk melindungi industri baja nasional dari gempuran produk impor, sekaligus memastikan akses yang terjangkau bagi masyarakat terhadap produk baja berkualitas.

Kebijakan ini akan berdampak pada sektor logistik dan rantai pasok. Sementara liberalisasi impor dapat mempermudah dan mempercepat arus barang, hal ini juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan sistem logistik yang memadai untuk mengatasi potensi peningkatan volume impor. Pelonggaran TKDN juga dapat mempengaruhi pola pengadaan dan investasi di sektor logistik, dengan potensi pergeseran dari penggunaan komponen lokal ke impor.

Daftar Poin Penting:

• Penghapusan kuota impor berpotensi membanjiri pasar Indonesia dengan baja impor China.
• IISIA khawatir industri baja lokal akan terancam.
• China memiliki kapasitas produksi baja sangat besar.
• Industri baja berkomitmen terhadap target pertumbuhan industri.
• Preferensi produk lokal penting untuk keberlangsungan industri baja.
• Kebijakan penghapusan kuota impor diusulkan oleh Presiden Prabowo.
• Pelonggaran TKDN dapat mengurangi penggunaan komponen lokal.
• Kebijakan liberalisasi impor dan pelonggaran TKDN memerlukan langkah mitigasi yang tepat.