Efisiensi Pemerintahan: Kantor Kabinet Inggris Rencanakan Pemangkasan Staf

Kantor Kabinet Perdana Menteri Inggris mengumumkan rencana strategis untuk merampingkan operasinya, yang berujung pada pengurangan signifikan tenaga kerja. Sebanyak 1.200 posisi staf akan dihilangkan, sementara 900 karyawan lainnya akan direlokasi ke berbagai departemen pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan Inggris.

Berdasarkan laporan The Guardian, pengumuman ini disampaikan kepada staf Kantor Kabinet pada hari Kamis. Pemangkasan staf ini merupakan komponen kunci dari upaya pemerintah untuk merasionalisasi pengeluaran dan mengoptimalkan kinerja sektor publik. Diperkirakan bahwa sekitar 10.000 pekerjaan di seluruh pemerintahan Inggris akan terdampak dalam beberapa tahun mendatang.

Saat ini, Kantor Kabinet mempekerjakan sekitar 6.500 staf inti. Sebagai pusat strategis di Whitehall, kantor ini memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan di seluruh departemen pemerintah. Setelah restrukturisasi, Kantor Kabinet akan memfokuskan upayanya pada:

• Pencapaian prioritas utama Perdana Menteri
• Peningkatan keamanan nasional
• Dukungan yang lebih baik untuk serikat pekerja
• Peningkatan tata pemerintahan

Pemerintah menargetkan penghematan biaya lebih dari £110 juta (sekitar Rp 2,3 triliun dengan kurs Rp 21.400) per tahun pada tahun 2028. Penghematan ini akan dicapai melalui kombinasi restrukturisasi organisasi, penghapusan program yang dianggap tidak penting, dan penerapan teknologi yang lebih canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Cat Little, Sekretaris Tetap Kantor Kabinet, menyampaikan kepada staf bahwa departemen tersebut akan menjadi lebih terspesialisasi dan karenanya, lebih mampu melayani kebutuhan publik. Pemangkasan staf ini merupakan langkah proaktif dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Inisiatif ini sejalan dengan agenda Perdana Menteri Keir Starmer untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Hal ini juga mencerminkan kekecewaan yang dirasakan oleh banyak menteri mengenai lambatnya kemajuan dalam reformasi kebijakan sejak mereka menjabat.

Menteri Keuangan Rachel Reeves sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk memangkas biaya operasional dalam layanan sipil sebesar 15% pada akhir dekade ini. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran publik dan meningkatkan nilai bagi para pembayar pajak. Dengan merampingkan operasi dan berinvestasi dalam teknologi baru, pemerintah Inggris bertujuan untuk membangun layanan publik yang lebih berkelanjutan dan efektif di masa depan.