Wacana Partai 'Super Tbk': PKB Tegaskan Pembentukan Partai Politik Bukan Urusan Perusahaan

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan tanggapan tegas terkait wacana pembentukan partai politik baru oleh Presiden Joko Widodo yang belakangan ramai diperbincangkan. Cucun menekankan perbedaan mendasar antara pembentukan partai politik dan pendirian perusahaan, menjawab spekulasi seputar konsep 'Partai Super Tbk' yang dilontarkan Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI pada Kamis, 6 Maret 2025.

"Pembentukan partai politik tidak dapat disamakan dengan mendirikan perusahaan. Wacana tentang 'Partai Super Tbk' ini keliru, karena partai politik bukanlah entitas bisnis," tegas Cucun. Ia menjelaskan bahwa regulasi pembentukan dan operasional partai politik diatur secara khusus dalam undang-undang, dan tidak dapat dianalogikan dengan prinsip-prinsip bisnis seperti yang tersirat dalam istilah 'Tbk' (Terbuka). Meskipun demikian, Cucun menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk Presiden Jokowi, memiliki hak konstitusional untuk membentuk partai politik, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. "Hak untuk berserikat dan membentuk partai politik merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang," tambahnya.

Spekulasi Menguat Pasca Pernyataan Presiden Jokowi

Spekulasi tentang pembentukan partai politik baru oleh Presiden Jokowi mulai mengemuka setelah pernyataan kontroversial beliau dalam wawancara di kanal YouTube Najwa Shihab pada Selasa, 11 Februari 2025. Dalam wawancara tersebut, Jokowi secara tersirat menyampaikan gagasan 'Partai Super Tbk', sebuah istilah yang memicu berbagai tafsir dan interpretasi. Walau istilah tersebut mengindikasikan transparansi dan keterbukaan, Jokowi enggan memberikan penjelasan lebih rinci, meninggalkan ruang bagi berbagai spekulasi.

Spekulasi semakin berkembang setelah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengkonfirmasi pertemuannya dengan Jokowi pada Rabu, 19 Februari 2025. Pertemuan tersebut, menurut Budi, membahas berbagai isu krusial, termasuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, isu pembentukan partai baru kembali menjadi sorotan setelah Budi juga menyebutkan istilah 'Partai Super Tbk', menambahkan bumbu spekulasi dengan interpretasi 'Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'. Hal ini semakin memicu perdebatan publik mengenai tujuan dan implikasi dari wacana tersebut.

Implikasi dan Perspektif Ke Depan

Pernyataan dari PKB ini menegaskan pentingnya pemahaman yang benar mengenai regulasi dan proses pembentukan partai politik di Indonesia. Pernyataan tersebut juga menjadi pengingat bahwa partisipasi politik harus berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, bukan berdasarkan analogi dengan dunia bisnis. Ke depannya, perlu diperjelas apakah wacana 'Partai Super Tbk' ini akan terus berkembang menjadi inisiatif nyata, dan bagaimana wacana tersebut akan diselaraskan dengan regulasi yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut tentang wacana ini akan sangat dinantikan oleh publik dan para pengamat politik di Indonesia. Reaksi dari partai-partai politik lain dan tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.