PDIP Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Luar Koalisi, Fokus pada Kepentingan Rakyat

PDIP Siapkan Diri sebagai Mitra Kritis Pemerintah Prabowo-Gibran

Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya untuk turut serta dalam mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meski memilih untuk tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral partai terhadap bangsa dan negara, serta wujud kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, telah menyampaikan kesediaan untuk memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dukungan tersebut akan diberikan dari luar koalisi, memungkinkan PDIP untuk tetap independen dan kritis dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Politisi PDIP, Guntur Romli, menambahkan bahwa partainya akan berperan sebagai mitra konstruktif bagi pemerintah. PDIP akan memberikan masukan dan kritik yang membangun apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

"Pasti dong, (memberikan) kritik konstruktif. Checks and balances," ujar Guntur Romli menegaskan.

Syarat Dukungan: Program Pro-Rakyat

Guntur Romli menjelaskan bahwa Megawati Soekarnoputri memberikan syarat khusus terkait dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Syarat tersebut adalah pemerintah harus memprioritaskan program-program yang berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat luas.

"Bahwa beliau (Megawati) dan PDI Perjuangan siap membantu Presiden Prabowo namun tetap berada di luar pemerintahan. Syaratnya menurut Ibu Ketua Umum adalah program-program yang berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat banyak. Kepentingan rakyat di atas segala-galanya," ungkapnya.

PDIP, lanjut Guntur Romli, akan menyampaikan kritik dan saran dengan itikad baik, semata-mata untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Partai berlambang banteng ini akan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan lainnya.

"Namun kalau ada masukan dan kritik tentu kami juga akan menyampaikan dengan iktikad baik, bertujuan mencari solusi bukan berdasarkan kebencian. Ibarat kerja gotong royong, semua ada peran sendiri, termasuk di dalam dan di luar pemerintahan. Manutnya pada kepentingan rakyat banyak," tuturnya.

Fokus pada Efektivitas Pemerintahan

Ahmad Muzani menambahkan bahwa Megawati Soekarnoputri berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. PDIP siap menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tanpa harus terikat dalam koalisi formal.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," jelas Muzani.

Dengan posisi sebagai mitra kritis dari luar pemerintahan, PDIP berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. PDIP akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Inti dari komitmen PDIP:

  • Memberikan dukungan konstruktif dari luar koalisi.
  • Memastikan program pemerintah pro-rakyat.
  • Menyampaikan kritik dan saran dengan itikad baik.
  • Mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
  • Berperan aktif dalam checks and balances.