AHY Tekankan Perlunya Penataan Tata Ruang Hulu untuk Mengatasi Banjir Jabodetabek

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti upaya pemerintah dalam menangani banjir di wilayah Jabodetabek yang terus dilakukan dengan pembangunan tanggul-tanggul di sepanjang aliran sungai. Namun, AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut menjadi tidak efektif jika permasalahan banjir di hulu tidak ditangani secara komprehensif. Menurutnya, membangun tanggul setinggi apapun hanya akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi monumen, jika akar permasalahan banjir di wilayah hulu tak terselesaikan.

AHY mengamati bahwa banjir yang secara periodik melanda Jabodetabek, khususnya dalam siklus lima tahunan, diakibatkan oleh dua faktor utama. Pertama, intensitas hujan yang tinggi, dan yang kedua, banjir kiriman dari daerah hulu, terutama wilayah Bogor dan Puncak. Kondisi ini, menurut AHY, menunjukkan adanya kegagalan dalam mengelola tata ruang di wilayah tersebut. Hal ini disampaikannya saat melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Jembatan Kemang Pratama, Bekasi dan Pendopo Walikota Bekasi pada Kamis, 6 Maret 2025.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa ketidaksesuaian tata ruang di wilayah Bogor dan Puncak menjadi penyebab utama banjir yang merugikan wilayah hilir seperti Jakarta dan Bekasi. Ia mendesak perlunya penataan tata ruang yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan daya dukung lahan akan berdampak buruk pada wilayah sekitarnya.

"Ketidaksesuaian tata ruang ini harus segera ditangani," tegas AHY. "Jangan sampai pembangunan di satu wilayah justru menimbulkan bencana di wilayah lain." Dalam hal ini, AHY secara khusus meminta Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap penggunaan lahan di Bogor dan Puncak. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian penggunaan lahan, AHY menekankan perlunya tindakan tegas dan konsisten terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

AHY berharap agar semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan banjir di Jabodetabek. Tanpa tindakan tegas dan komprehensif, AHY memprediksi permasalahan banjir akan terus berulang setiap tahunnya, dan pembangunan tanggul hanya menjadi solusi sementara yang sia-sia.

AHY juga menambahkan bahwa penataan ruang yang terintegrasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lahan, pengaturan aliran sungai, hingga kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hanya dengan pendekatan terpadu dan komprehensif, permasalahan banjir di Jabodetabek dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Upaya penataan ruang yang terintegrasi ini akan menjadi landasan penting untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek dan mengurangi risiko bencana banjir di masa mendatang.