Gubernur Khofifah Rangkul Pengusaha Jatim Hadapi Dampak Tarif Impor AS

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di wilayahnya sebagai imbas dari kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Khofifah telah menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur untuk membahas strategi mitigasi dan mencari solusi bersama.

"Pertemuan ini sangat krusial untuk menyelaraskan langkah dan mencari solusi terbaik agar dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS dapat diminimalkan, terutama terkait isu PHK," ujar Khofifah usai pertemuan di Surabaya, Kamis (10/4/2025).

Komitmen Pengusaha Jatim untuk Hindari PHK Massal

Dalam pertemuan tersebut, Khofifah mengaku mendapatkan sinyal positif dari para pengusaha di Jawa Timur. Mereka menyatakan komitmennya untuk sebisa mungkin menghindari PHK massal. Beberapa opsi alternatif yang disepakati antara lain:

• Pengurangan Jam Kerja: Menyesuaikan jam kerja karyawan dengan kondisi permintaan pasar.
• Pengurangan Hari Kerja: Mengurangi jumlah hari kerja dalam seminggu sebagai alternatif dari PHK.

Khofifah menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah provinsi, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Data PHK Nasional dan Kontribusi Jawa Timur

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga Februari 2025, tercatat 18.610 pekerja di Indonesia terkena PHK. Jawa Timur menyumbang 978 pekerja dalam angka tersebut. Meskipun demikian, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, mencapai 10.677 pekerja, diikuti oleh Riau (3.530 pekerja) dan DKI Jakarta (2.650 pekerja).

Kebijakan Tarif Impor AS dan Dampaknya

Kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump, menetapkan tarif dasar untuk semua impor AS, dengan tarif yang lebih tinggi untuk beberapa negara, termasuk Indonesia (32%). Kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Jawa Timur, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian provinsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mencari pasar ekspor alternatif dan meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor industri yang rentan terhadap dampak kebijakan tarif impor.

Antisipasi Jangka Panjang dan Diversifikasi Ekonomi

Lebih lanjut, Khofifah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyusun strategi jangka panjang untuk diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan mampu menghadapi gejolak ekonomi global di masa depan.

"Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan ekonomi global. Kita harus terus mendorong inovasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang," pungkas Khofifah.