DPRD Jakarta Tekankan Pentingnya Pemulihan Pascabanjir, Bukan Sekadar Penanggulangan

Banjir yang melanda Jakarta sejak Senin, 3 Maret 2025, kembali menyoroti kerentanan Ibu Kota terhadap bencana hidrometeorologi. Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mendesak agar fokus penanganan bencana tidak hanya terpaku pada aspek penanggulangan darurat, melainkan juga mencakup pemulihan pascabencana yang komprehensif dan merata bagi seluruh warga terdampak. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta, Ali Muhammad Johan, mengungkapkan keprihatinannya atas respons Pemprov yang dinilai belum optimal dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

Ali Johan menekankan perlunya pergeseran paradigma dalam penanganan bencana di Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI harus mampu beradaptasi dan merespons cepat tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga pada fase pemulihan pascabancana. "Fokus utama saat ini memang penanggulangan banjir, namun kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan jangka panjang para korban," tegas Ali Johan dalam keterangan persnya, Kamis (5/3/2025). Ia menambahkan bahwa bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang terdampak.

Lebih lanjut, Ali Johan merinci beberapa poin penting yang harus menjadi prioritas Pemprov DKI dalam program pemulihan pascabanjir. Poin-poin tersebut meliputi:

• Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pemprov harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar para korban banjir, termasuk makanan, air bersih, tempat tinggal sementara yang layak, dan akses layanan kesehatan yang memadai.
• Rehabilitasi Rumah: Bantuan renovasi rumah bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir harus segera direalisasikan. Program ini harus terencana dengan baik dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
• Pendidikan Anak: Pemprov harus menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak banjir. Program bantuan pendidikan, baik berupa beasiswa maupun perbaikan sarana pendidikan di daerah terdampak, mutlak diperlukan.
• Pemulihan Ekonomi: Pemprov harus memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga yang terdampak banjir agar mereka dapat segera pulih secara ekonomi. Bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan menjadi beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan.

Ali Johan juga menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga pemerintah dalam menangani bencana dan pemulihan pascabancana. Ia berharap agar Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik pemerintah pusat maupun organisasi non-pemerintah (NGO), untuk memastikan efektivitas dan efisiensi bantuan yang diberikan. Sebagai bentuk komitmen, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta telah menyalurkan bantuan langsung ke beberapa lokasi terdampak, salah satunya di RW 12 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai bukti nyata kepedulian mereka terhadap masyarakat.

"Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta akan terus mengawal dan mendorong Pemprov DKI agar lebih responsif dalam memberikan bantuan, baik untuk penanggulangan maupun pemulihan pascabanjir," pungkas Ali Johan. Pihaknya berharap agar kejadian ini menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana di masa mendatang, termasuk menyusun strategi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta.