Polemik Sekolah Rakyat: Antara Solusi Pendidikan dan Kekhawatiran Efektivitas

Inisiatif Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya strategis menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menuai beragam tanggapan. Di tengah antusiasme terhadap program ini, muncul pertanyaan krusial: apakah Sekolah Rakyat merupakan solusi berkelanjutan atau sekadar langkah temporer? Pertanyaan ini menjadi fokus perhatian Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (Unair), Prof. Tuti Budirahayu.

Pendirian Sekolah Rakyat: Sebuah Proyek atau Strategi Jangka Panjang?

Prof. Tuti Budirahayu mengungkapkan pentingnya kejelasan konsep Sekolah Rakyat. Ia mempertanyakan apakah sekolah ini akan terintegrasi dengan sistem pendidikan yang sudah ada atau justru menciptakan kompetisi baru. "Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, seharusnya membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Perlu dipastikan apakah Sekolah Rakyat akan melengkapi atau menggantikan peran sekolah yang sudah ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Tuti Budirahayu menyoroti potensi Sekolah Rakyat sebagai proyek pemerintah yang sarat dengan anggaran besar. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. "Kita harus belajar dari pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Banyak bangunan sekolah yang mangkrak atau cepat rusak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius," tegasnya.

Revitalisasi Sekolah yang Ada: Alternatif yang Lebih Efektif?

Prof. Tuti Budirahayu menawarkan alternatif yang dinilai lebih efektif, yaitu revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada. Ia berpendapat bahwa peningkatan kualitas guru dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman akan memberikan dampak yang lebih signifikan. "Daripada mendirikan sekolah baru, lebih baik kita fokus memperbaiki dan menyesuaikan sekolah yang sudah ada agar memenuhi standar pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, siswa akan dibekali dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan di dunia kerja," jelasnya.

Prof. Tuti Budirahayu berharap Sekolah Rakyat merupakan hasil perencanaan yang komprehensif, bukan sekadar program jangka pendek. Ia menekankan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Implementasi Sekolah Rakyat: Target dan Tantangan

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 dengan 45 titik awal yang siap menerima siswa baru. Pembelajaran akan diselenggarakan di berbagai lokasi, termasuk sentra, balai, IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional, dengan prioritas awal penerimaan siswa SMA, disusul jenjang SD dan SMP.

Pemerintah berencana merekrut guru lulusan PPG melalui jalur khusus. Diperkirakan, lebih dari 50 ribu guru akan dibutuhkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat miskin dan memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak bangsa. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit, mulai dari perencanaan yang matang, ketersediaan infrastruktur yang memadai, hingga kualitas tenaga pengajar.

Daftar Tantangan Implementasi Sekolah Rakyat:

• Perencanaan matang dan komprehensif
• Ketersediaan infrastruktur yang memadai
• Kualitas tenaga pengajar
• Evaluasi yang berkelanjutan

Sekolah Rakyat, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, berpotensi menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, jika tidak, program ini hanya akan menjadi proyek pemerintah yang sia-sia. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan keberhasilan Sekolah Rakyat dalam mewujudkan cita-cita pendidikan untuk semua.