PDI-P Tetap di Jalur Oposisi Pasca-Pertemuan Megawati-Prabowo

Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, pada awal April 2025 lalu sempat memicu spekulasi mengenai kemungkinan bergabungnya PDI-P ke dalam koalisi pemerintahan. Namun, spekulasi tersebut segera ditepis oleh kedua belah pihak, menegaskan bahwa PDI-P akan tetap mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, secara tegas menyatakan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dengan koalisi partai-partai pendukung Prabowo. Penegasan ini disampaikan pasca pertemuan kedua tokoh nasional tersebut. Menurut Muzani, Megawati menyampaikan keinginan PDI-P untuk berkontribusi dalam memperkuat pemerintahan, tetapi bukan sebagai bagian dari koalisi.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," ujar Muzani.

Muzani juga menambahkan bahwa Megawati membuka pintu bagi Prabowo untuk memanfaatkan PDI-P sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, tanpa harus secara formal masuk ke dalam koalisi. Hal ini menunjukkan harapan besar PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo untuk mengedepankan kepentingan rakyat.

Senada dengan Muzani, politisi PDI-P, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa Megawati tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Prabowo, meskipun PDI-P memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan. Romli menyampaikan bahwa Megawati tidak merasa ada hambatan untuk terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo, meskipun posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan.

Urgensi Oposisi dalam Demokrasi

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menyampaikan harapannya agar PDI-P tetap konsisten menjadi oposisi. Menurutnya, keberadaan oposisi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Jika PDI-P bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hanan khawatir akan terjadi ketidakseimbangan dalam konstelasi politik Indonesia.

"Itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk," ujar Djayadi.

Hanan juga menambahkan bahwa jika semua partai politik berada di dalam pemerintahan, kelompok masyarakat sipil yang kritis akan kehilangan mitra untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Hal ini dapat melemahkan kualitas pemerintahan dan mengurangi akuntabilitas.

Meski demikian, Hanan tetap optimis bahwa PDI-P akan memegang perannya sebagai kekuatan penyeimbang. Ia meyakini bahwa banyak pihak di internal PDI-P yang menginginkan partai tersebut tetap menjadi oposisi. Ia juga menilai pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebagai hal yang penting untuk menjaga komunikasi antara dua tokoh sentral bangsa.

Kolaborasi di Parlemen?

Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, berpendapat bahwa PDI-P tidak akan bergabung secara formal dalam pemerintahan, tetapi akan tetap menjalin kerjasama di DPR RI. Ia menilai PDI-P telah menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo sejak pasca Pilpres 2024, tanpa perlu pertemuan formal.

"Bahkan banyak elite kunci PDI-P yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan menjadi bukti kuat bahwa secara praktik PDI-P total sudah bekerja sama dengan Prabowo," kata Adi.

Beberapa kebijakan yang disebut didukung oleh PDI-P antara lain pengesahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, program makan bergizi gratis, hingga revisi Undang-Undang TNI. Hal ini menunjukkan bahwa PDI-P dapat berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah melalui jalur parlemen, tanpa harus menjadi bagian dari koalisi.

Kesimpulan

Pasca pertemuan antara Megawati dan Prabowo, PDI-P kembali menegaskan komitmennya untuk tetap berada di luar pemerintahan. Keputusan ini didasari oleh keyakinan akan pentingnya peran oposisi dalam menjaga keseimbangan dan kualitas demokrasi. Meskipun demikian, PDI-P membuka diri untuk berkolaborasi dengan pemerintah melalui jalur parlemen, mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.