Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengangkat isu mendesak terkait pengelolaan sampah di wilayah perkotaan yang semakin memprihatinkan. Dalam forum "Senayan Peduli Jawa Tengah" yang dihadiri anggota DPR RI asal Jateng, Luthfi mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang overload di beberapa kota besar seperti Pekalongan, Solo, dan Magelang pada Rabu (9/4/2025).

Darurat Sampah di Perkotaan

Luthfi menekankan bahwa krisis sampah bukan lagi sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman serius yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan untuk TPA di wilayah perkotaan, yang menyebabkan konflik dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya inovasi dalam pengelolaan sampah di tingkat daerah.

"Persoalan sampah di Jawa Tengah membutuhkan penanganan yang serius. Terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk," ujar Luthfi.

Keterlibatan BUMN dan BUMD

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Luthfi berencana menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mencari solusi komprehensif. Ia berharap, dengan keterlibatan pihak swasta dan BUMN/BUMD, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih profesional dan efisien.

"Kami akan melibatkan BUMN dan BUMD untuk mencari solusi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan," tegasnya.

Inovasi dan Sinergi Antar Daerah

Selain itu, Luthfi mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk berinovasi dalam mengelola sampah, mencontohkan keberhasilan fasilitas Refused Derived Fuel (RDF) di Jeruklegi, Cilacap, yang mampu menghasilkan energi terbarukan dari sampah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara daerah perkotaan yang kekurangan lahan TPA dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Berikut poin-poin penting yang disoroti Gubernur Luthfi:

• Keterbatasan Lahan: Wilayah perkotaan kekurangan lahan untuk TPA.
• Overload TPA: TPA yang ada sudah melebihi kapasitas.
• Kurangnya Inovasi: Pemerintah daerah kurang inovatif dalam pengelolaan sampah.
• Sinergi Antar Daerah: Perlunya kerjasama antara kota dan kabupaten.
• Keterlibatan BUMN/BUMD: Menggandeng BUMN dan BUMD untuk solusi.

Solusi Konkret dan Anggaran Tambahan

Gubernur Luthfi telah mengundang investor untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah di TPA. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menambah anggaran guna mengatasi masalah sampah di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah provinsi dalam mencari solusi jangka panjang.

"Kita siap menambah anggaran untuk penanganan darurat sampah di Jawa Tengah," pungkasnya.

Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan Jawa Tengah dapat mengatasi krisis sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakatnya.