Jakarta Tekan Angka Kemiskinan di Tengah Peningkatan Layanan Publik

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, baru-baru ini menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Laporan tersebut menyoroti sejumlah capaian signifikan, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan akses terhadap berbagai layanan publik.

Penurunan Tingkat Kemiskinan

Salah satu poin utama dalam LKPJ adalah penurunan tingkat kemiskinan di Jakarta. Pada periode September 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,14 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan periode Maret 2024, dan penurunan sebesar 0,30 persen dibandingkan Maret 2023.

Menurut Gubernur Pramono, penurunan ini didorong oleh stabilitas pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Membaiknya indikator makro ekonomi menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan.

Peningkatan Akses Layanan Publik

Selain penurunan kemiskinan, LKPJ juga menyoroti peningkatan akses terhadap berbagai layanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

• Pendidikan: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 533.649 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 15.649 mahasiswa. Selain itu, alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp1,45 triliun dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp1,99 triliun telah disalurkan ke berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMK.
• Kesehatan: Akses universal terhadap layanan kesehatan yang holistik terus ditingkatkan, dengan nilai Universal Health Coverage Service Coverage Index (UHC SCI) mencapai 79,46 persen. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) Kesehatan juga mencapai kategori tuntas sebesar 100 persen. Realisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mendekati angka 100 persen, dengan sekitar 4,5 juta warga didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air

LKPJ juga mencatat progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan 97,30 persen jalan dalam kondisi baik, serta meningkatkan rasio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung di lokasi transportasi massal sebesar 6,64 persen.

Dalam pengelolaan sumber daya air, langkah-langkah yang telah diambil meliputi:

• Normalisasi dan restorasi sungai sepanjang 1.530 kilometer.
• Peningkatan kapasitas tampungan air sebesar 416.238 meter kubik.
• Penanganan abrasi pantai di Kepulauan Seribu, dengan 66,87 persen pantai kini bebas abrasi.
• Penanganan genangan air, dengan 85,77 persen genangan selesai dalam waktu kurang dari dua jam.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meningkatkan akses layanan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menjadi 21,77 persen, dengan kapasitas debit air limbah yang terolah sebesar 1.666 meter kubik per hari. Di sektor penyediaan air minum, akses layanan air minum aman perpipaan meningkat menjadi 70,03 persen, dengan kapasitas pengolahan sebesar 21.596,86 liter per detik.

Ketahanan Pangan dan Investasi

Di bidang ketahanan pangan, indeks penyelesaian mencapai 91,91 persen melalui Program Penanganan Kerawanan Pangan. Selain itu, nilai realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 241,9 triliun, menunjukkan iklim investasi yang positif.

LKPJ 2024 ini memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai bidang. Penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan akses layanan publik, dan pembangunan infrastruktur menjadi indikator positif dari upaya-upaya yang telah dilakukan.