Kritisi Rencana Penciptaan Lapangan Kerja Prabowo: Antara Retorika dan Realitas Ekonomi

Wawancara eksklusif Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah jurnalis senior telah membuka tabir rencana besar pemerintahannya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Janji menciptakan 17 juta lapangan kerja baru melalui empat program utama menjadi sorotan utama. Namun, benarkah janji ini realistis dan berkelanjutan? Artikel ini akan mengupas secara mendalam program-program tersebut, menyoroti potensi dan tantangan yang ada, serta menawarkan perspektif kritis terhadap efektivitasnya.

Empat Pilar Strategi Ketenagakerjaan Prabowo: Sebuah Analisis

Presiden Prabowo mengandalkan empat program utama untuk mencapai target ambisius tersebut:

• Makanan Bergizi Gratis (MBG): Program ini diharapkan menyerap 3 juta tenaga kerja, terutama di sektor pengawasan, logistik, dan rantai pasok pertanian.
• Investasi BPI Danantara: Melalui hilirisasi sumber daya alam, program ini menargetkan pembukaan 8 juta lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari mineral hingga perkebunan.
• Koperasi Desa Merah Putih: Pembentukan koperasi di 80.000 desa dan kelurahan diharapkan menciptakan 1,6 juta pekerjaan, fokus pada manajemen, keuangan, dan operasional.
• Pembangunan 3 Juta Rumah Per Tahun: Program ambisius ini diproyeksikan menghasilkan 4,8 juta lapangan kerja di sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan pembiayaan.

Sekilas, rencana ini tampak menjanjikan. Namun, perlu diingat bahwa setiap program memiliki tantangan dan risiko tersendiri yang perlu diatasi agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ketenagakerjaan Indonesia.

Membedah Makanan Bergizi Gratis: Investasi Gizi atau Beban Fiskal?

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang paling disoroti. Klaim bahwa program ini dapat memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja terdengar menarik. Namun, perlu dipertimbangkan implikasi anggaran dan efektivitas jangka panjangnya.

Dengan target 83 juta penerima manfaat dan perkiraan biaya Rp 10.000 per paket makanan per hari, anggaran tahunan program ini dapat mencapai Rp 300 triliun, hampir seperlima dari APBN Indonesia. Pertanyaannya, apakah alokasi dana sebesar ini akan memberikan dampak produktif bagi ekonomi nasional, atau justru menjadi beban fiskal yang berkelanjutan?

Memang, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja sementara di sektor pengolahan, distribusi, dan logistik makanan. Namun, jenis pekerjaan ini cenderung padat konsumsi dan minim nilai tambah. Tidak ada peningkatan keterampilan yang signifikan, tidak ada peningkatan daya saing tenaga kerja, dan tidak ada efek berantai yang memperkuat struktur ekonomi nasional.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa manfaat ekonomi dari program ini akan dinikmati oleh segelintir perusahaan besar, sementara pelaku usaha kecil, petani lokal, dan UMKM pangan desa hanya menjadi penonton. Alih-alih memperkuat ekonomi kerakyatan, MBG bisa berujung pada sentralisasi keuntungan di tangan korporasi logistik dan penyedia besar.

Alternatif Strategi: Membangun Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat

Jika pemerintah benar-benar ingin membuka lapangan kerja sekaligus memperbaiki gizi rakyat, pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah dengan mereformasi struktur produksi.

• Revitalisasi pertanian lokal
• Penguatan UMKM pangan
• Pembangunan rantai dingin (cold chain) di tingkat desa
• Industrialisasi gizi berbasis komunitas

Strategi ini akan menciptakan lapangan kerja dari hulu ke hilir, membangun ketahanan pangan, memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, dan meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat. Ini adalah hilirisasi sesungguhnya.

Tantangan Disrupsi Teknologi dan Kesiapan Tenaga Kerja

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tantangan disrupsi teknologi. Prabowo mengakui bahwa kemajuan AI dan otomatisasi akan memangkas banyak jenis pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia siap menghadapi perubahan ini melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan yang relevan.

Kesimpulan: Keseimbangan Antara Optimisme dan Realisme

Rencana penciptaan lapangan kerja yang digagas oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi. Namun, penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan kritis terhadap setiap program, mempertimbangkan implikasi anggaran, dan memastikan bahwa strategi yang diambil benar-benar berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya berpijak pada optimisme dan retorika populis. Diperlukan perencanaan kebijakan yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan zaman agar Indonesia tidak terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah ke bawah atau bahkan gagal memanfaatkan bonus demografi.