Prabowo Subianto Serap Aspirasi Pelaku Ekonomi dalam Sarasehan: Fokus pada Komunikasi, Kebijakan Impor, dan Kemudahan Berusaha

Presiden Prabowo Subianto menggelar acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 9 April 2025. Pertemuan selama empat jam ini menjadi ajang bagi presiden untuk berdiskusi langsung dengan para pengusaha, investor, ekonom, dan berbagai pemangku kepentingan ekonomi lainnya. Ini menjadi forum tatap muka perdana Prabowo dengan komunitas ekonomi sejak menjabat sebagai kepala negara.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai situasi ekonomi terkini, khususnya menyoroti dampak kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Beliau juga meminta para menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk menyampaikan proyeksi dan analisis mereka terkait kondisi ekonomi Indonesia. Sesi puncak acara diisi dengan diskusi interaktif selama satu jam, di mana Prabowo membuka diri terhadap kritik, saran, dan pertanyaan dari para pelaku ekonomi. Delapan tokoh ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk asosiasi pengusaha, ekonom, dan serikat pekerja, berkesempatan menyampaikan aspirasi mereka.

Poin-Poin Penting dari Sarasehan Ekonomi:

Berikut adalah rangkuman poin-poin krusial yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi:

• Perbaikan Komunikasi Pemerintah: Prabowo mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi pemerintahannya selama ini. Ia menyadari bahwa hal ini menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Filosofi evidence-based performance yang dianutnya menjadi salah satu penyebab kurangnya komunikasi, karena ia enggan berbicara tanpa bukti nyata. Prabowo menekankan pentingnya forum Sarasehan Ekonomi sebagai wadah untuk memperbaiki komunikasi dengan pelaku ekonomi.

• Respons terhadap Kebijakan Tarif Impor AS: Prabowo menanggapi kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dengan menyatakan kesiapan Indonesia untuk berunding. Beliau menawarkan solusi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan membeli produk-produk Amerika Serikat senilai surplus perdagangan Indonesia, yaitu sekitar US$ 17 miliar. Komoditas yang potensial untuk diimpor antara lain LPG, BBM, alat pengeboran minyak, kedelai, dan gandum.

• Komitmen Kemudahan Berusaha: Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha lokal. Ia berjanji untuk menghapus regulasi yang tidak masuk akal dan mempermudah proses perizinan. Pengalamannya sebagai pengusaha selama 25 tahun di luar pemerintahan membuatnya memahami betul rumitnya birokrasi di Indonesia. Ia bahkan mengusulkan untuk mengadopsi regulasi dari negara lain yang lebih efektif, dengan prinsip "copy with pride".

• Penghapusan Kuota Impor: Prabowo menginstruksikan para menterinya untuk menghapus kebijakan kuota impor, terutama untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia berpendapat bahwa perusahaan yang mampu mengimpor harus diberikan keleluasaan tanpa terbelit birokrasi. Penunjukan importir oleh pemerintah juga harus dihilangkan agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama.

• Evaluasi Permendag No. 8/2024: Prabowo menanggapi keluhan dari pengusaha dan buruh tekstil mengenai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang mengatur relaksasi impor sejumlah komoditas, termasuk tekstil. Ia menyatakan kesiapannya untuk mencabut aturan tersebut jika terbukti merugikan kepentingan nasional, namun sebelumnya akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

• Relaksasi Aturan TKDN: Prabowo berencana untuk merevisi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan realistis. Ia mengakui bahwa aturan TKDN bertujuan baik untuk mempertahankan komponen lokal, namun jika terlalu dipaksakan dapat membuat industri Indonesia tidak kompetitif. Ia mengusulkan agar kewajiban komponen lokal diubah menjadi insentif.

• Pembentukan Satgas PHK: Prabowo menyetujui usulan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang menangani pemutusan hubungan kerja (PHK). Satgas ini akan melibatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, dan pihak-pihak terkait untuk memetakan peluang lapangan kerja dan memberikan bantuan kepada korban PHK.

Sarasehan Ekonomi ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pelaku ekonomi, merespons isu-isu krusial, dan merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.