Analis: Kehadiran Gibran Jadi Penghalang Potensial Koalisi PDIP dengan Pemerintahan Prabowo

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, I Nyoman Subanda, menilai bahwa PDI Perjuangan (PDIP) menghadapi tantangan signifikan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Faktor utama yang menjadi penghalang adalah posisi Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Presiden Joko Widodo, sebagai wakil presiden terpilih.

"Prediksi saya, sulit bagi PDIP untuk berkoalisi," ujar Subanda, menekankan bahwa keberadaan Jokowi dan Gibran dalam pemerintahan mendatang menjadi isu krusial. Pernyataan ini menggarisbawahi potensi keretakan hubungan politik yang mungkin terjadi akibat dinamika internal PDIP dan preferensi politik Jokowi.

Subanda menjelaskan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden Prabowo tidak serta merta menjamin koalisi. Meskipun keduanya memiliki sejarah panjang, termasuk pernah menjadi rival dalam Pilpres 2004, Subanda meyakini bahwa akar masalah sebenarnya terletak pada dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Dukungan ini dianggap berseberangan dengan pilihan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

"Hubungan Prabowo dan Megawati baru merenggang saat Pilpres 2024 karena Jokowi, yang saat itu masih menjadi bagian dari PDIP, justru memberikan dukungan kepada Prabowo yang berpasangan dengan Gibran," jelas Subanda. Situasi ini memunculkan kesan ketidakharmonisan antara Jokowi dan PDIP, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan politik PDIP terkait koalisi.

Subanda juga menyoroti bahwa ketegangan antara Jokowi dan PDIP menjadi faktor penentu. Manuver politik Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran, sementara PDIP mengusung pasangan calon lain, menciptakan dinamika yang kompleks dan berpotensi menghambat rekonsiliasi politik.

Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, sempat menjadi sorotan publik. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyebut pertemuan tersebut sebagai silaturahmi Idul Fitri. Guntur juga mengungkapkan bahwa keduanya membahas berbagai hal, termasuk isu-isu pribadi, dan menekankan bahwa hubungan persahabatan antara Megawati dan Prabowo telah terjalin lama.

Meski pertemuan tersebut diwarnai suasana keakraban, Subanda tetap skeptis terhadap kemungkinan koalisi antara PDIP dan pemerintahan Prabowo. Keberadaan Gibran sebagai wakil presiden dianggap sebagai simbol perpecahan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh PDIP. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi PDIP, yang harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Berikut poin-poin penting dari analisis I Nyoman Subanda:

• Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menjadi penghalang utama bagi koalisi PDIP dengan pemerintahan Prabowo.
• Dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dianggap sebagai pemicu ketidakharmonisan antara Jokowi dan PDIP.
• Pertemuan antara Prabowo dan Megawati tidak serta merta menjamin koalisi, mengingat kompleksitas dinamika politik yang ada.
• PDIP harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk nilai-nilai partai dan potensi konflik internal, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Dengan demikian, masa depan hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo masih belum jelas. Keputusan PDIP untuk berkoalisi atau tetap menjadi oposisi akan sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasi perbedaan dan menemukan titik temu demi kepentingan bangsa dan negara.