Mensos Gandeng 200 Kepala Daerah dalam Program Sekolah Rakyat untuk Keluarga Kurang Mampu

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan inisiatif ambisius untuk mendirikan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Guna merealisasikan visi ini, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 200 kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota.

Gus Ipul menjelaskan bahwa para kepala daerah tersebut telah menunjukkan komitmennya dengan mengusulkan aset berupa bangunan atau lahan yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Penandatanganan MoU direncanakan berlangsung pada akhir April atau awal Mei, dengan harapan disaksikan langsung oleh Presiden.

"Kita sudah menyusun MoU atau perjanjian kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota yang telah mengusulkan baik itu berupa aset gedung maupun aset tanah," ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

Inisiatif ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga negara. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan melalui pendidikan.

Berikut daftar kementerian dan lembaga yang terlibat:

• Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
• Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
• Kementerian Sekretariat Negara
• Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) akan memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kementerian ini bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum yang relevan dan berkualitas, serta melakukan rekrutmen guru yang kompeten dan berdedikasi.

Sekolah Rakyat akan mengadopsi konsep boarding school atau asrama, sehingga memungkinkan siswa untuk fokus belajar dan mengembangkan diri secara optimal. Program ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Diharapkan, inisiatif ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Dengan menggandeng berbagai pihak dan mengedepankan pendidikan berkualitas, program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.