Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Direktur Teknologi Informasi (IT) Bank DKI, Amirul Wicaksono, setelah mendapati indikasi kuat adanya kebocoran dana. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian masalah layanan yang berulang kali menimpa Bank DKI, yang menurutnya telah terjadi hingga tiga kali.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan yang pertama kali. Ini sudah ketiga kalinya dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI," ujar Pramono Anung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Langkah Hukum dan Audit Investigasi

Menyusul pemberhentian tersebut, Pramono Anung telah melaporkan kasus ini ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Selain itu, ia juga menunjuk Direktur Umum Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, untuk merangkap jabatan sebagai Direktur IT sementara, yang berlaku sejak Selasa (8/4/2025).

"Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan, yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim," tegasnya.

Untuk mengungkap secara menyeluruh ke mana aliran dana yang bocor tersebut, Pramono Anung juga telah menggandeng lembaga independen internasional untuk melakukan audit, penelusuran (tracing), dan pemantauan (monitoring).

"Nanti tentunya selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital uang lari ke mana saja. Dalam sistem sekarang pasti kelihatan," jelas Pramono.

Pesan Tegas dan Harapan untuk Bank DKI

Sebelumnya, dalam rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta pada Selasa (8/4/2025), Pramono Anung telah menyampaikan niatnya untuk memberhentikan Direktur IT Bank DKI. Ia menegaskan bahwa masalah ini harus dibawa ke ranah hukum.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," tegasnya lagi.

Pramono Anung juga mewanti-wanti kepada seluruh jajarannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Ia ingin menjaga kepercayaan publik bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

"Nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," tegasnya.

Lebih lanjut, Pramono Anung berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia bahkan memiliki visi agar Bank DKI dapat melantai di bursa saham (Initial Public Offering/IPO) dalam waktu dekat.

"(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Enggak boleh lagi ada kejadian keempat. kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. maksimal 6 bulan," pungkasnya.

Rangkuman Tindakan Gubernur DKI Jakarta:

• Memberhentikan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono.
• Melaporkan kasus dugaan kebocoran dana ke Bareskrim Polri.
• Menunjuk Direktur Umum Bank DKI sebagai Plt. Direktur IT.
• Menunjuk lembaga independen internasional untuk audit, tracing, dan monitoring.
• Memberi peringatan keras kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk tidak ikut campur.
• Menargetkan Bank DKI untuk IPO dalam waktu 6 bulan.