Indonesia Terima Kucuran Dana Uni Eropa untuk Kelola Laut

Pemerintah Indonesia resmi menerima hibah senilai 7 juta euro, atau setara dengan Rp 123,17 miliar (berdasarkan kurs Rp 17.597 per euro), dari Uni Eropa (UE) dan Agence française de développement (AFD). Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung program pengelolaan laut berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menandai langkah signifikan dalam upaya bersama untuk menjaga kesehatan ekosistem laut Indonesia.

Hibah ini merupakan bagian integral dari inisiatif Global Gateway yang dijalankan oleh UE, sebuah program ambisius yang bertujuan untuk mendorong praktik pengelolaan laut yang berkelanjutan di seluruh dunia. Alokasi dana tersebut terbagi menjadi dua bagian utama. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerima 3,55 juta euro untuk mendanai program-program prioritasnya, sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menerima 3,45 juta euro untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi kelautan.

Rincian Penggunaan Dana:

• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): 3,55 juta euro akan digunakan untuk berbagai program yang difokuskan pada pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut. Rincian program spesifik masih belum diungkapkan secara detail dalam rilis resmi, namun fokusnya akan tetap pada pengelolaan sumber daya hayati laut yang berkelanjutan. Dana ini akan melengkapi pendanaan sebelumnya dari AFD melalui Eco Fishing Port Project, senilai 98,6 juta euro, yang bertujuan memodernisasi empat pelabuhan perikanan di Indonesia.
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): 3,45 juta euro akan dialokasikan untuk mendukung riset dan inovasi di bidang kelautan. Dana ini akan mendukung pengembangan teknologi dan metodologi inovatif untuk pengelolaan laut yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hibah ini juga akan bersinergi dengan pendanaan AFD sebelumnya melalui proyek Multi-Research Vehicle (MRV/KrisNa), yang bernilai 89 juta euro, untuk pengadaan dua kapal riset canggih.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di Auditorium Gedung B.J. Habibi BRIN dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi; Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, H.E. Fabien Penone; Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko; Direktur Pelabuhan Perikanan KKP, Tri Aris Wibowo; dan Kepala Subdit Pinjaman dan Hibah Bilateral 1 Kemenkeu, Syahruddin. Kehadiran para pejabat ini menegaskan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk keberhasilan program pengelolaan laut berkelanjutan di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengelola sumber daya kelautannya secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada upaya global untuk menjaga kesehatan laut dan keanekaragaman hayati. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah ini akan menjadi kunci keberhasilan program dan akan terus dipantau oleh berbagai pihak terkait.