Gubernur Pramono Anung Berang: Direktur IT Bank DKI Dicopot Akibat Kelalaian Sistem, Kasus Dilaporkan ke Bareskrim

Gubernur DKI Jakarta Bereaksi Keras Terhadap Gangguan Layanan Bank DKI, Direktur IT Dicopot

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menunjukkan reaksi keras terhadap gangguan layanan perbankan yang melanda Bank DKI sejak akhir Maret 2025. Kejadian ini memicu kemarahan dan kekecewaan para nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi melalui berbagai platform digital Bank DKI, termasuk aplikasi JakOne Mobile, sistem pembayaran QRIS, dan penarikan tunai di jaringan ATM Bersama. Merespon keluhan yang semakin meningkat, Gubernur Pramono Anung mengambil tindakan tegas dengan memanggil jajaran direksi Bank DKI untuk mengadakan rapat terbatas di Balai Kota Jakarta pada hari Selasa, 8 April 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Gubernur Pramono Anung didampingi oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, meminta penjelasan rinci dari direksi Bank DKI mengenai penyebab dan dampak dari gangguan layanan yang terjadi. Pramono Anung menyatakan kekecewaannya atas kelalaian dalam pengelolaan sistem teknologi informasi Bank DKI yang mengakibatkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi nasabah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Gubernur Pramono Anung memutuskan untuk mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, dari jabatannya.

"Saya dan Wagub sudah memanggil Direksi Bank DKI. Kami telah mempelajari dan memahami secara detail apa yang terjadi di Bank DKI. Hari ini secara khusus, rapat pertama kami adalah menyangkut Bank DKI," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.

Dugaan Keterlibatan Internal dan Pelaporan ke Bareskrim

Tidak hanya melakukan pencopotan jabatan, Gubernur Pramono Anung juga menginstruksikan agar permasalahan ini dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Pramono Anung menduga adanya potensi keterlibatan pihak internal dalam gangguan sistem yang terjadi, sehingga diperlukan proses hukum yang transparan dan profesional untuk mengungkap kebenaran dan menindak pelaku yang bertanggung jawab.

"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam," tegasnya.

Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam menyelesaikan permasalahan ini guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap Bank DKI. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, terutama dari Pemerintah DKI, dalam proses penegakan hukum.

Jaminan Keamanan Dana Nasabah dan Harapan IPO

Gubernur Pramono Anung memberikan jaminan kepada seluruh nasabah Bank DKI bahwa dana mereka tetap aman meskipun terjadi gangguan sistem. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang kembali di masa depan.

“(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Tidak boleh lagi ada kejadian keempat,” ungkap Pramono.

Ke depannya, Gubernur Pramono Anung memiliki visi untuk melakukan transformasi di tubuh Bank DKI. Ia bahkan berharap Bank DKI dapat melantai di bursa saham (Initial Public Offering/IPO) dalam waktu dekat, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Bank DKI secara keseluruhan. Target waktu yang dicanangkan untuk IPO ini adalah maksimal enam bulan.

“Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Tidak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal enam bulan,” harapnya.

Bank DKI Berupaya Memulihkan Layanan dan Menepis Isu Serangan Hacker

Manajemen Bank DKI menyatakan bahwa mereka terus berupaya untuk memulihkan layanan perbankan yang terganggu. Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengumumkan bahwa layanan transaksi ATM telah kembali normal dan nasabah dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer antar bank, dan pembayaran tagihan.

Agus Haryoto Widodo juga menegaskan bahwa keamanan data dan dana nasabah tetap menjadi prioritas utama Bank DKI selama proses pemeliharaan sistem. Ia juga mengklaim bahwa setiap permasalahan yang muncul telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Agus Haryoto Widodo membantah isu yang beredar bahwa gangguan sistem perbankan di Bank DKI disebabkan oleh serangan hacker. Ia menjelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh sistem pengamanan internal Bank DKI yang secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan pada tanggal 29 Maret 2025 sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah.

Saat ini, sebagian besar layanan perbankan Bank DKI telah beroperasi secara normal dan manajemen terus berupaya untuk memulihkan seluruh layanan secepat mungkin.