Prabowo Dorong Reformasi Kebijakan TKDN: Insentif sebagai Solusi Kompetitif

Presiden Prabowo Subianto menyerukan perubahan signifikan dalam regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4/2025), Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penerapan TKDN yang kaku justru dapat menghambat pertumbuhan industri nasional. Ia menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk merevisi aturan tersebut dan menggantinya dengan sistem insentif yang lebih menarik bagi pelaku industri.

Kritik terhadap Pendekatan TKDN yang Kaku

Prabowo menjelaskan bahwa niat awal TKDN adalah untuk mendorong nasionalisme dan penggunaan produk dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, aturan yang terlalu ketat dapat membuat produk Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan produk impor. Ia menekankan bahwa nasionalisme sejati tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi juga dari kemampuan industri untuk bersaing secara global.

"TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," ujarnya menggambarkan komitmennya terhadap bangsa.

Usulan Insentif sebagai Alternatif

Sebagai alternatif, Prabowo mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang menggunakan komponen dalam negeri. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, kemudahan perizinan, atau dukungan lainnya yang dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing mereka.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo.

TKDN: Lebih dari Sekadar Regulasi

Prabowo juga menyoroti bahwa TKDN bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga mencerminkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi di dalam negeri. Ia menekankan perlunya investasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komponen dalam negeri.

"Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” jelasnya.

Sejarah dan Implementasi TKDN

TKDN sendiri merupakan kebijakan yang telah diterapkan sejak sekitar tahun 2014, dengan Kementerian Perindustrian sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di berbagai sektor industri, mulai dari pertanian hingga teknologi informasi.

Sertifikasi TKDN mencakup berbagai produk, termasuk:

• Bahan penunjang pertanian
• Logam dan barang logam
• Mesin dan peralatan pertambangan
• Mesin dan peralatan pabrik
• Perangkat yang menggunakan sinyal 4G dan 5G

Sebagai contoh, untuk ponsel 4G, kandungan TKDN ditetapkan sebesar 35 persen, yang dapat terdiri dari komponen hardware dan software, termasuk kemasan dan buku panduan.

Dengan perubahan pendekatan terhadap TKDN ini, diharapkan industri dalam negeri dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.