Krisis Layanan Bank DKI Berujung Pencopotan Direktur dan Investigasi Hukum

Gelombang keluhan nasabah terkait gangguan layanan Bank DKI sejak akhir Maret 2025 mencapai puncaknya. Tak hanya menimbulkan keresahan publik, insiden ini juga memicu respons keras dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Dalam rapat terbatas yang digelar di Balai Kota pada Selasa (8/4/2025), Pramono Anung memutuskan untuk mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, dari jabatannya. Keputusan ini diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadi sang gubernur.

"Untuk itu saya putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," tegas Pramono Anung dalam video yang diunggahnya, menggambarkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi Bank DKI.

Keputusan ini diambil menyusul rentetan keluhan yang membanjiri media sosial. Nasabah mengeluhkan ketidakmampuan melakukan transfer, gagal tarik tunai di ATM Bersama, hingga transaksi QRIS yang bermasalah. Keluhan-keluhan ini mulai mencuat sejak 29 Maret 2025 dan semakin intensif saat momentum Lebaran 31 Maret.

Salah satu contohnya adalah keluhan dari akun @unknown yang melaporkan kegagalan transaksi QRIS dengan saldo yang tetap terpotong. Akun @erza22 juga mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat melakukan transaksi apapun sejak awal mudik.

"Hey @bank_dki sampe kapan maintenance sistemmu? Dari mudik tanggal 29 sampe sekarang gak bisa transaksi antar bank, gak bisa bayar debit, gak bisa bayar QRIS, gak bisa tarik tunai ATM bersama," tulisnya, mencerminkan frustrasi yang dirasakan banyak nasabah.

Laporan ke Bareskrim dan Dugaan Keterlibatan Orang Dalam

Gubernur Pramono Anung tidak hanya mengambil tindakan administratif. Ia juga memerintahkan agar masalah ini dibawa ke ranah hukum. Ia bahkan menduga adanya keterlibatan pihak internal dalam gangguan sistem tersebut. Kecurigaan ini didasarkan pada skala dan kompleksitas gangguan yang terjadi.

"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam," tegasnya dalam rapat. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam menanggapi krisis yang menimpa Bank DKI.

Pramono Anung juga memperingatkan agar tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari kalangan Pemerintah Provinsi Jakarta. Ia menekankan pentingnya menjaga independensi proses hukum untuk mengungkap kebenaran.

"Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," ujarnya, menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan nasabah.

Langkah Perbaikan Menyeluruh dan Rencana IPO

Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa gangguan layanan yang terjadi harus menjadi yang terakhir. Ia menginginkan perbaikan menyeluruh di tubuh Bank DKI dan bahkan mengisyaratkan rencana ambisius untuk membawa bank daerah itu melantai di bursa saham (IPO).

"(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Tidak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Tidak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal enam bulan," katanya, memberikan target waktu yang cukup agresif untuk pemulihan dan pengembangan Bank DKI.

Meski menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman, Pramono Anung menilai akar masalah harus dibedah secara menyeluruh, terutama pada sektor teknologi informasi. Ia ingin memastikan bahwa sistem Bank DKI memiliki keamanan yang kuat dan tahan terhadap gangguan di masa depan.

Poin Penting:

• Pencopotan Direktur TI Bank DKI oleh Gubernur Pramono Anung.
• Instruksi pelaporan ke Bareskrim terkait dugaan sabotase.
• Keluhan nasabah mengenai gangguan layanan sejak akhir Maret 2025.
• Rencana IPO Bank DKI dalam waktu enam bulan.
• Fokus pada perbaikan sistem IT Bank DKI.