Revisi UU TNI: Fokus pada Usia Pensiun Perwira Tinggi, Jaminan Tidak Ada Dwifungsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan klarifikasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Prabowo menegaskan bahwa revisi UU TNI ini difokuskan pada penyesuaian usia pensiun perwira tinggi TNI, bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang pernah menjadi bagian sejarah Indonesia.

"Enggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on. Iya kan. Nonsense itu," tegas Prabowo, membantah segala kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat terkait potensi kembalinya militer ke ranah politik.

Urgensi Revisi UU TNI: Menjawab Tantangan Regenerasi Kepemimpinan

Prabowo menjelaskan bahwa salah satu urgensi revisi UU TNI adalah untuk mengatasi fenomena pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat di tubuh TNI. Ia menyoroti bagaimana posisi penting seperti Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) seringkali berganti dalam waktu singkat, hanya satu tahun, karena batasan usia pensiun. Kondisi ini dinilai tidak ideal bagi keberlangsungan dan efektivitas organisasi.

"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu ya. Panglima TNI satu tahun ganti, KASAD satu tahun ganti, kan usianya abis. Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis," urai Prabowo. Ia menekankan bahwa perpanjangan usia pensiun beberapa perwira tinggi adalah inti dari revisi UU TNI ini.

Transparansi dan Kekhawatiran Militerisme: Tanggapan Prabowo

Menanggapi isu transparansi pembahasan RUU yang memicu demonstrasi dan kekhawatiran akan militerisme, Prabowo mempertanyakan balik. Ia merasa heran mengapa isu ini begitu dipermasalahkan di Indonesia, sementara negara lain dengan sejarah kudeta militer yang lebih panjang tidak mendapat sorotan serupa.

"Enggak ada itu, militerisme apa? ya kan. Militerisme apa? kenapa orang enggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok, kenapa kok? Anda ngerti enggak anda itu? Militerisme apa?" tanyanya.

Prabowo mengajak semua pihak untuk bersikap objektif dan melihat TNI dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya dari pandangan elite intelektual di Jakarta. Ia menyoroti hasil survei yang menunjukkan bahwa TNI merupakan salah satu lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat.

TNI: Kembali ke Barak dan Pengabdian kepada Rakyat

Prabowo menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI adalah hasil dari reformasi yang telah mengembalikan TNI ke barak. Ia mengklaim sebagai salah satu tokoh yang mendorong civilian supremacy dan tunduk kepada kepemimpinan sipil.

"Yang bawa kembali ke barak siapa? saya mau tanya (reformasi) yang bawa TNI itu kembali ke barak itu siapa? pemimpin-pemimpin TNI sendiri ya. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan. Agus Wirahadikusuma. Termasuk saya, saya yang dorong," ungkap Prabowo.

Ia juga mengingatkan peran penting TNI dalam membantu masyarakat, terutama dalam situasi bencana alam. Prabowo menyebut bagaimana TNI menjadi garda terdepan dalam mengevakuasi korban tsunami di Aceh, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama hari raya keagamaan dan mudik.

Penempatan Personel TNI di Jabatan Sipil: Hanya pada Kondisi Tertentu

Prabowo juga menjelaskan terkait penempatan personel TNI di jabatan sipil. Ia menegaskan bahwa hal ini hanya berlaku untuk lembaga-lembaga tertentu yang memang membutuhkan keahlian dan pengalaman militer, seperti intelijen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan, intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, ini hanya memformalkan," jelasnya. Ia juga menyinggung keberadaan Jaksa Pidana Militer di Kejaksaan Agung dan Hakim Agung Kamar Militer di Mahkamah Agung sebagai contoh lain perlunya personel militer di lembaga sipil.

Komitmen Prabowo: Membenahi dan Membersihkan TNI-Polri

Di akhir perbincangan, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk terus membenahi dan membersihkan TNI-Polri dari segala bentuk praktik yang tidak baik. Ia menegaskan bahwa ia akan mengambil tindakan tegas atas nama rakyat jika diperlukan.

"Saya tegas terus di TNI dan Polri. Beresin. Bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat," pungkas Prabowo.