Dedi Mulyadi Kritik Liburan Bupati Indramayu ke Jepang: Kebahagiaan Anak Tak Harus di Negeri Sakura

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang memilih berlibur ke Jepang di tengah momentum mudik Lebaran. Dedi Mulyadi menyarankan agar Lucky Hakim lebih fokus pada pengembangan wilayahnya sendiri sebagai destinasi wisata.

"Bahagia tidak mesti di Jepang," tegas Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung, pada hari Selasa. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya memprioritaskan kebahagiaan masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Lucky Hakim melalui pesan singkat dan konferensi video. Dalam komunikasi tersebut, Lucky Hakim menyampaikan permintaan maaf karena telah bepergian ke Jepang tanpa izin resmi untuk memenuhi janji kepada anak-anaknya.

"Saya jelaskan kepada Pak Lucky bahwa saat ini kita adalah pejabat negara," ujar Dedi Mulyadi. Sebagai pejabat negara, mereka terikat oleh peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pengambilan cuti. Meskipun memahami keinginan orang tua untuk membahagiakan anak-anaknya, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di tempat yang jauh seperti Jepang.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyarankan agar anak-anak pejabat daerah dapat merasakan kebahagiaan di daerahnya sendiri. Ia mendorong para pemimpin daerah untuk berupaya menjadikan wilayahnya menarik dan layak dikunjungi.

"Kalau kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo karena 'kan itu tugas pemimpin," kata Dedi Mulyadi.

Menurutnya, pejabat daerah harus bercita-cita menciptakan tempat-tempat indah di Jawa Barat. Dia berharap para pejabat dapat berlibur dan menikmati waktu luang di wilayah kerja mereka masing-masing. Hal ini penting agar mereka lebih memahami potensi dan tantangan yang ada di daerahnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti permasalahan sosial yang ada di Indramayu, yaitu keberadaan "penyapu koin" di jalan arteri Pantura. Ia meminta Lucky Hakim untuk mencari solusi agar masyarakat tidak lagi melakukan pekerjaan berbahaya tersebut.

"Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi," ucapnya.

Menurut Dedi Mulyadi, fenomena "penyapu koin" mencerminkan adanya masalah sosial dan ekonomi yang perlu segera diatasi. Ia mendorong Lucky Hakim untuk merumuskan program-program yang dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.

Mengenai izin cuti Lucky Hakim, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa terdapat surat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur hal tersebut. Ia menyerahkan proses selanjutnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menegakkan peraturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberian sanksi.

"Ini pemeriksaan oleh Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini," ujarnya.

Sanksi maksimal yang mungkin diberikan adalah pemberhentian sementara selama tiga bulan, di mana wakil bupati akan menjabat sebagai pelaksana tugas. Setelah masa pemberhentian selesai, Lucky Hakim dapat kembali menjabat.

"Itu sanksinya maksimal ya, mudah-mudahan tidak ya. Kami serahkan kepada Pak Mendagri," tutur Dedi Mulyadi.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan Dedi Mulyadi:

• Kritik terhadap Lucky Hakim: Dedi Mulyadi mengkritik Lucky Hakim karena berlibur ke Jepang saat momentum mudik Lebaran.
• Prioritaskan Pembangunan Daerah: Dedi Mulyadi menyarankan agar Lucky Hakim lebih fokus pada pengembangan wilayah Indramayu sebagai destinasi wisata.
• Kebahagiaan Tidak Harus Jauh: Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di tempat yang jauh seperti Jepang.
• Peraturan Pejabat Negara: Sebagai pejabat negara, Lucky Hakim terikat oleh peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pengambilan cuti.
• Permasalahan Sosial di Indramayu: Dedi Mulyadi menyoroti permasalahan "penyapu koin" di jalan arteri Pantura dan meminta Lucky Hakim mencari solusinya.
• Penegakan Aturan oleh Kemendagri: Dedi Mulyadi menyerahkan proses selanjutnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menegakkan peraturan yang berlaku.