Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang (UU) TNI terus bergulir, kali ini diwarnai dengan aksi damai berupa pendirian tenda di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Aksi yang dimulai pada Selasa (8/4/2025) ini, dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Bareng Warga. Berbeda dari demonstrasi pada umumnya, aksi ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti diskusi, pameran buku, pembuatan kerajinan tangan, hingga permainan. Tiga tenda berdiri kokoh di sisi kiri gerbang, menjadi pusat aktivitas para peserta aksi.

Aksi Damai dengan Tuntutan Jelas

Meski diwarnai suasana santai, tuntutan para peserta aksi tetap jelas, yaitu pembatalan UU TNI. Mereka menegaskan akan terus bertahan dan tidak akan membubarkan tenda sebelum tuntutan tersebut dipenuhi. Alasan penolakan UU TNI ini beragam, mulai dari proses legislasi yang dianggap tidak melibatkan masyarakat secara luas hingga kekhawatiran akan perluasan peran militer di jabatan sipil.

"UU TNI itu proses legislasinya tidak akuntabel dan tidak melibatkan masyarakat, itu yang jadi concern bersama," ujar salah seorang peserta aksi.

Dukungan Masyarakat Mengalir

Dukungan terhadap aksi ini datang dari berbagai kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Makanan dan minuman terus berdatangan, dikirimkan oleh warga dan warganet yang bersimpati dengan perjuangan mereka. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta aksi untuk terus menyuarakan aspirasi mereka.

"Ada yang ngasih dari medsos, tiba-tiba dikirimi Go-Jek, ada yang ngirim, gitu-gitu aja," ungkapnya.

Aksi Terbuka untuk Umum

Aksi ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan menyuarakan penolakan terhadap UU TNI. Peserta aksi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga pekerja. Mereka berharap aksi ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada para wakil rakyat.

Belum Ada Respon dari DPR

Meski telah berlangsung selama beberapa hari, belum ada satupun anggota DPR RI yang menemui para peserta aksi. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat mereka. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah pembatalan UU TNI, bukan sekadar audiensi dengan anggota DPR.

Alasan Penolakan UU TNI:

Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa UU TNI ditolak:

• Proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik.
• Kekhawatiran akan potensi perluasan peran militer di jabatan sipil.
• Anggapan bahwa UU TNI melegitimasi praktik penempatan militer di jabatan sipil yang telah ada sebelumnya.

Aksi damai penolakan UU TNI di depan Gedung DPR RI ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Para peserta aksi berharap, suara mereka dapat didengar dan tuntutan mereka dapat dipenuhi.