Jawa Tengah Genjot Infrastruktur Desa dengan Kucuran Dana Rp1,2 Triliun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menunjukkan komitmennya dalam memajukan desa dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk bantuan keuangan desa pada tahun 2025. Dana sebesar ini akan disalurkan ke 8.593 desa yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program swasembada pangan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi desa. "Totalnya Rp1,2 triliun, dan kita akan laksanakan eksplorasi. Untuk tahun 2025, kita sengaja mengarahkan seluruh dana ini ke infrastruktur. Jadi, infrastruktur di desa akan kita fokuskan pada swasembada pangan," ujarnya usai rapat koordinasi dengan perwakilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Pengawasan Ketat untuk Efektivitas Pembangunan

Menyadari potensi risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, Pemprov Jateng menggandeng APIP dan APH untuk mengawasi secara ketat penggunaan anggaran tersebut. Keterlibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi dan memastikan dana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

Selain itu, Luthfi juga mendorong pembentukan pos pengaduan di setiap kabupaten. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat melaporkan dugaan penyimpangan atau masalah lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program pembangunan desa.

Prioritaskan Infrastruktur Penopang Swasembada Pangan

Dana bantuan desa tahun 2025 akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang secara langsung mendukung swasembada pangan. Ini termasuk:

• Infrastruktur Tersier: Irigasi, saluran air, dan fasilitas pendukung pertanian lainnya.
• Infrastruktur Sekunder: Jalan desa yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan pasar.

"Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua," tegas Luthfi, memberikan jaminan dukungan penuh dari pemerintah provinsi.

Imbauan untuk Pengelolaan Dana yang Bijak

Gubernur Luthfi juga mengingatkan seluruh aparat desa untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga penggunaannya harus transparan dan akuntabel.

"Harus di-manage dengan baik. Prinsipnya, desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah," imbaunya.

Lebih lanjut, Luthfi memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengganggu program-program pembangunan desa. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang menghalangi upaya untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan alokasi dana yang signifikan dan pengawasan yang ketat, Pemprov Jateng berharap program bantuan keuangan desa ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.