Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyoroti permasalahan kronis dalam birokrasi Indonesia yang menurutnya diperparah oleh dinamika politik demokrasi. Dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya mengenai praktik balas budi yang kerap terjadi pasca-pemilihan kepala daerah.

Menurut Prabowo, sistem demokrasi seringkali memaksa para politisi, mulai dari bupati, walikota, hingga gubernur, untuk memprioritaskan kepentingan tim sukses dan pendukung mereka. Hal ini berujung pada tuntutan jabatan dan posisi di pemerintahan, terutama sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Akibatnya, birokrasi menjadi gemuk (bloated) dan kurang efektif karena diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai.

"Demokrasi ini membuat semua politisi yang dipilih, harus membalas tim sukses. Harus membalas mereka yang mendukung," tegas Prabowo, menggarisbawahi akar permasalahan yang ia lihat.

Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang komprehensif. Proses seleksi ASN harus dilakukan secara ketat dan objektif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk:

• Akademis: Memastikan calon ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang tugasnya.
• Intelektual: Menguji kemampuan berpikir kritis, analitis, dan problem-solving calon ASN.
• Fisik: Memastikan calon ASN memiliki kesehatan dan stamina yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya komitmen ASN untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menentang kecenderungan ASN yang hanya ingin bekerja di daerah asal atau dekat dengan tempat tinggal mereka.

"Sekarang saya minta ASN, tanda tangan bersedia di tempat yang di mana saja," ujarnya, menegaskan pentingnya mobilitas dan fleksibilitas ASN dalam mendukung pembangunan nasional.

Pernyataan Prabowo ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN, serta memutus rantai balas budi politik, diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas.

Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.