KPK Jamin Tidak Ada Konflik Kepentingan dalam Pengawasan Danantara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan terjadi konflik kepentingan terkait penunjukan Ketua KPK sebagai bagian dari Komite Pengawasan dan Akuntabilitas di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan resminya pada Selasa (8/4/2025), menegaskan bahwa keterlibatan KPK dalam komite tersebut adalah dalam kapasitas kelembagaan, bukan personal.

"KPK menegaskan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan dalam kepengurusan KPK di Danantara. KPK yang terlibat dalam komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak mempengaruhi objektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya," ujar Tessa.

Menurut Tessa, penunjukan ini merupakan representasi institusi KPK, bukan individu Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jika terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut," tegasnya.

Pengawasan Profesional dan Tata Kelola yang Baik

Tessa juga menambahkan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh KPK dalam pengelolaan Danantara akan didasarkan pada keputusan organisasi. KPK berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance).

"KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik," sebut Tessa.

Komite Pengawasan Diisi Pimpinan Lembaga Negara

Selain Ketua KPK, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara juga beranggotakan sejumlah pimpinan lembaga negara lainnya, antara lain:

• Kepala PPATK
• Ketua BPK
• Ketua BPKP
• Kapolri
• Jaksa Agung

Keberadaan para pimpinan lembaga negara ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi di Danantara, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional. Dengan komposisi komite yang melibatkan berbagai lembaga negara, diharapkan pengawasan terhadap Danantara dapat dilakukan secara komprehensif dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.

Keterlibatan KPK dalam Komite Pengawasan Danantara menunjukkan komitmen lembaga anti-rasuah tersebut dalam mendukung tata kelola investasi yang baik dan mencegah potensi tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi di semua sektor.