Gelombang PHK Massal di PT Yihong Novatex: Imbas Mogok Kerja dan Tuntutan Karyawan

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diguncang gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa 1.126 karyawan PT Yihong Novatex Indonesia. Keputusan pahit ini diambil perusahaan sebagai buntut dari penghentian operasional, yang dipicu oleh aksi mogok kerja selama empat hari berturut-turut.

Akar Masalah: Dua Tuntutan yang Tak Terpenuhi

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa, aksi mogok kerja ini bermula dari dua tuntutan utama yang diajukan oleh para pekerja. Tuntutan tersebut adalah:

• Pembatalan PHK Tiga Rekan Kerja: Para pekerja menuntut perusahaan untuk membatalkan keputusan tidak memperpanjang kontrak kerja tiga rekan mereka.
• Perubahan Status Karyawan Kontrak Menjadi Tetap: Pekerja mendesak agar perusahaan menindaklanjuti nota pemeriksaan pengawas yang berisi rekomendasi pengangkatan karyawan kontrak (PKWT) menjadi karyawan tetap.

Manajemen perusahaan menolak kedua tuntutan tersebut. Mereka berdalih bahwa kontrak kerja tiga karyawan yang dimaksud telah habis dan perusahaan memiliki pertimbangan kinerja dalam setiap keputusan perpanjangan kontrak. Penolakan ini memicu aksi solidaritas dari para pekerja lain, yang berujung pada mogok kerja massal.

Dampak Mogok Kerja: Kerugian dan Pembatalan Pesanan

Aksi mogok kerja yang berlangsung selama empat hari tersebut berdampak signifikan terhadap operasional PT Yihong Novatex Indonesia. Perusahaan mengklaim mengalami kerugian besar akibat terganggunya proses produksi dan pengiriman barang. Akibatnya, sejumlah mitra bisnis membatalkan pesanan mereka.

Kondisi ini memaksa manajemen perusahaan untuk mengambil langkah drastis, yaitu menghentikan operasional dan melakukan PHK massal terhadap 1.126 karyawan. Firman Desa menjelaskan bahwa PHK massal ini merupakan konsekuensi langsung dari aksi mogok kerja yang berkepanjangan.

Upaya Mediasi yang Gagal

Disnakertrans Jawa Barat sebenarnya telah berupaya untuk memediasi antara pihak manajemen, karyawan, dan serikat pekerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Namun, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Perusahaan tetap bersikukuh dengan keputusannya, sehingga ribuan buruh harus kehilangan mata pencaharian.

Nasib Ribuan Pekerja di Ujung Tanduk

PHK massal ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait nasib ribuan pekerja dan keluarga mereka. Kehilangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang sulit tentu menjadi pukulan berat bagi para buruh. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan dan solusi yang komprehensif untuk membantu para pekerja yang terdampak PHK.

Analisis Lebih Lanjut

Kasus PHK massal di PT Yihong Novatex Indonesia ini menjadi sorotan tajam terhadap praktik hubungan industrial di Indonesia. Perselisihan antara pekerja dan perusahaan seringkali berujung pada aksi mogok kerja dan PHK, yang merugikan kedua belah pihak. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait hak-hak pekerja serta mendorong dialog sosial yang konstruktif antara pengusaha dan serikat pekerja untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya jaminan sosial bagi pekerja yang terkena PHK. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa para pekerja yang terkena PHK mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja.