Aksi mogok kerja selama empat hari yang dilakukan oleh para pekerja PT Yihong Novatex Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, berbuntut panjang. Imbas dari aksi tersebut, perusahaan tekstil ini mengalami kerugian signifikan yang berujung pada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa, mengungkapkan bahwa aksi mogok kerja tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan finansial dan akhirnya mengambil keputusan pahit tersebut. "Mogok kerja selama empat hari berturut-turut jelas berdampak besar pada operasional perusahaan dan berujung pada PHK massal," tegas Firman.

Pemicu Mogok Kerja

Mogok kerja ini dipicu oleh dua tuntutan utama dari para pekerja:

• Pengangkatan tiga rekan kerja yang telah diberhentikan menjadi karyawan tetap.
• Perubahan status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi karyawan tetap.

Manajemen PT Yihong menjelaskan bahwa ketiga karyawan tersebut tidak diperpanjang kontraknya karena masa kontrak telah habis dan berdasarkan evaluasi kinerja, mereka dinilai tidak memenuhi standar perusahaan. Keputusan ini memicu aksi solidaritas dari para pekerja lainnya yang berujung pada mogok kerja.

Dampak Mogok Kerja

Aksi mogok kerja yang berlangsung selama empat hari tersebut mengakibatkan terganggunya proses produksi dan pengiriman barang. Akibatnya, sejumlah mitra bisnis perusahaan membatalkan pesanan, yang semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Disnakertrans Jabar sebenarnya telah berupaya memediasi antara manajemen, perwakilan pekerja, dan serikat buruh. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Perusahaan tetap mengambil keputusan untuk menutup pabrik dan melakukan PHK massal sebagai langkah terakhir.

Konsekuensi PHK Massal

PHK massal ini tentu saja menimbulkan dampak yang besar bagi para pekerja dan keluarga mereka. Kehilangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti merupakan pukulan berat bagi para pekerja. Pemerintah daerah dan Disnakertrans Jabar diharapkan dapat memberikan bantuan dan solusi bagi para pekerja yang terkena PHK, seperti pelatihan kerja dan bantuan untuk mencari pekerjaan baru.