Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan opsi relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari strategi untuk menanggapi potensi pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelancaran perdagangan antara kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa opsi ini masih dalam tahap pembahasan intensif di internal pemerintah sebelum diajukan secara resmi kepada pihak AS. Jika opsi ini disetujui, produk-produk TIK yang diekspor dari AS ke Indonesia berpotensi mendapatkan kelonggaran dalam persyaratan TKDN, memungkinkan komponen impor melebihi ambang batas 25%.

"Kami sedang mengkaji secara mendalam sektor-sektor yang menjadi fokus ekspor AS ke Indonesia, terutama di bidang TIK. Hasil kajian ini akan menjadi dasar respons kita," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 7 April 2025.

Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mencari solusi konstruktif melalui dialog dan negosiasi dalam menghadapi kebijakan perdagangan global yang dinamis. Pemerintah Indonesia, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, sepakat untuk mengedepankan pendekatan negosiasi dalam menanggapi potensi dampak kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menambahkan bahwa penyesuaian lebih lanjut terkait TKDN masih akan dilakukan sebelum diajukan secara resmi. Opsi ini akan menjadi salah satu poin penting yang akan dibawa oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat pada pekan depan.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto akan melakukan serangkaian pembicaraan dengan pihak AS terkait potensi pengenaan tarif impor timbal balik sebesar 32% terhadap produk-produk Indonesia. Pertemuan tersebut dijadwalkan paling lambat pada tanggal 17 April 2025 dan bertujuan untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia serta mencari solusi yang saling menguntungkan.

"Akan ada penyesuaian yang diperlukan, dan Bapak Menko akan segera berangkat untuk membahas isu ini paling lambat tanggal 17 April," kata Faisol.

Inisiatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga hubungan ekonomi yang baik dengan Amerika Serikat, sambil tetap melindungi kepentingan nasional dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia berharap melalui dialog konstruktif, kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari dampak negatif dari kebijakan tarif yang merugikan.

Rangkuman Poin Penting:

• Pemerintah Indonesia mempertimbangkan relaksasi TKDN untuk sektor TIK sebagai respons terhadap potensi tarif impor AS.
• Opsi ini masih dalam tahap pembahasan internal sebelum diajukan ke AS.
• Jika disetujui, produk TIK AS berpotensi mendapatkan kelonggaran TKDN.
• Indonesia bersama negara ASEAN mengedepankan negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif.
• Menko Perekonomian akan membahas isu ini dengan pihak AS paling lambat 17 April 2025.

Tujuan Kebijakan:

Kebijakan ini bertujuan untuk:

• Menjaga hubungan ekonomi yang baik antara Indonesia dan AS.
• Mencari solusi konstruktif melalui dialog dan negosiasi terkait kebijakan tarif.
• Melindungi kepentingan nasional dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
• Menghindari dampak negatif dari kebijakan tarif yang merugikan perdagangan kedua negara.