Israel Halangi Anggota Parlemen Inggris Masuk Tepi Barat: Insiden Diplomatik Memanas

London, Inggris - Sebuah insiden diplomatik mencuat setelah Israel menolak masuk dua anggota parlemen Inggris, Abtisam Mohamed dan Yuan Yang, ke Tepi Barat. Keduanya, anggota Partai Buruh, dijadwalkan melakukan kunjungan pencarian fakta sebagai bagian dari delegasi parlemen. Penolakan ini memicu reaksi keras dari pemerintah Inggris dan menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan anggota parlemen untuk melakukan pengawasan di wilayah konflik.

Menurut keterangan Kedutaan Besar Israel di London, penolakan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa Mohamed dan Yang bermaksud memprovokasi kegiatan anti-Israel selama kunjungan mereka. Tuduhan ini dibantah keras oleh kedua anggota parlemen, yang menyatakan keterkejutannya atas tindakan yang mereka sebut "belum pernah terjadi sebelumnya".

Reaksi Anggota Parlemen yang Ditolak

Dalam pernyataan bersama, Mohamed dan Yang mengungkapkan kekecewaan mereka. Berikut pernyataan bersama mereka:

"Kami terkejut dengan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diambil oleh otoritas Israel untuk menolak masuknya anggota parlemen Inggris dalam perjalanan kami untuk mengunjungi Tepi Barat yang diduduki. Sangat penting bagi anggota parlemen untuk dapat menyaksikan secara langsung situasi di wilayah Palestina yang diduduki."

Mereka menekankan pentingnya peran anggota parlemen dalam mengawasi dan memahami situasi di lapangan, terutama dalam konflik yang kompleks seperti konflik Israel-Palestina. Keduanya juga menegaskan bahwa mereka telah menyuarakan pandangan mereka di parlemen Inggris tentang pentingnya hukum internasional dan penyelesaian damai konflik.

Tuduhan dan Klarifikasi Israel

Kedutaan Besar Israel membela tindakan tersebut dengan menyatakan bahwa kementerian dalam negeri memiliki kewajiban untuk mencegah masuknya individu yang berniat membahayakan negara. Mereka menuduh Mohamed dan Yang secara aktif mempromosikan sanksi terhadap menteri Israel dan mendukung kampanye boikot terhadap negara tersebut.

Berikut tuduhan Kedutaan Besar Israel di London:

"Orang-orang ini menuduh Israel membuat klaim palsu, terlibat aktif dalam mempromosikan sanksi terhadap menteri Israel, dan mendukung kampanye yang bertujuan memboikot Negara Israel,"

Dampak Diplomatik dan Reaksi Pemerintah Inggris

Insiden ini semakin memperburuk hubungan yang sudah tegang antara Inggris dan Israel. Pemerintah Inggris, melalui Menteri Luar Negeri David Lammy, telah menyatakan kemarahannya dan menyebut penahanan tersebut "tidak dapat diterima dan kontraproduktif." Lammy menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah menghubungi kedua anggota parlemen untuk memberikan dukungan dan telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah Israel.

Lammy juga menambahkan bahwa fokus utama pemerintah Inggris tetap pada upaya mencapai gencatan senjata dan negosiasi untuk mengakhiri konflik di Gaza, membebaskan para sandera, dan mengakhiri pertumpahan darah.

Latar Belakang dan Kontroversi Sebelumnya

Peristiwa ini bukanlah insiden pertama di mana Israel melarang masuknya pejabat asing yang kritis terhadap kebijakan mereka. Sebelumnya, pada bulan November, Mohamed mempertanyakan pemerintah Inggris tentang hubungan mereka dengan Israel terkait situasi di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon. Yang juga telah menyerukan sanksi terhadap pejabat pemerintah Israel.

Pada bulan Oktober, menteri luar negeri Israel melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki negara tersebut karena dianggap tidak cukup keras mengutuk serangan rudal Iran terhadap Israel. Tindakan ini semakin menyoroti kecenderungan Israel untuk membatasi akses bagi pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan mereka.

Insiden ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut, serta pentingnya dialog dan pemahaman antara semua pihak yang terlibat. Ke depan, diharapkan kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk memastikan kebebasan anggota parlemen melakukan pengawasan di wilayah konflik.