DPR Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Kenaikan Tarif Impor AS Terhadap Daya Saing Nasional

DPR Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Kenaikan Tarif Impor AS Terhadap Daya Saing Nasional

Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terkait dampak kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS). Desakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran akan potensi penurunan daya saing produk Indonesia di pasar AS.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyampaikan bahwa kebijakan proteksionis yang diterapkan AS merupakan tantangan signifikan bagi ekspor nasional dan stabilitas ekonomi Indonesia. Mengingat AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia, penerapan tarif impor yang tinggi dikhawatirkan akan mengganggu kinerja sektor manufaktur dan berdampak negatif pada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada ekspor ke AS.

Langkah-langkah Mendesak yang Direkomendasikan DPR:

• Evaluasi Mendalam: Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi dampaknya terhadap pendapatan negara, devisa, dan sektor usaha ekspor.
• Diplomasi Perdagangan Aktif: Pemerintah didorong untuk melakukan langkah diplomasi perdagangan yang lebih aktif, baik dalam forum bilateral maupun multilateral, guna meninjau ulang atau menegosiasikan kebijakan tarif impor AS.
• Diversifikasi Pasar Ekspor: Mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar besar seperti AS dengan melakukan diversifikasi pasar ekspor.
• Penguatan Insentif Fiskal dan Pembiayaan: Pemerintah perlu memperkuat insentif fiskal dan pembiayaan untuk sektor-sektor yang terdampak, termasuk melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pembiayaan ultra mikro, dan insentif pajak ekspor.

Komisi XI DPR RI berencana untuk mengagendakan pembahasan khusus dengan otoritas fiskal dan moneter, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna mengantisipasi tekanan eksternal dan mencegah dampak sistemik pada ekonomi nasional. Fauzi Amro menekankan pentingnya respons yang cepat dan terukur dari pemerintah untuk memberikan kepastian dan dukungan kepada dunia usaha.

Sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak pasar, Fauzi Amro juga merekomendasikan beberapa langkah taktis:

1. Penguatan Mekanisme Circuit Breaker: Mempersiapkan dan memperkuat mekanisme circuit breaker agar pasar tetap tenang, transparan, dan terhindar dari kepanikan.
2. Komunikasi Proaktif: Otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bank Indonesia (BI), perlu melakukan komunikasi yang proaktif dan menenangkan kepada pelaku pasar untuk menghindari reaksi berlebihan yang dapat memperdalam koreksi pasar.
3. Intervensi Likuiditas: Mempertimbangkan intervensi likuiditas atau operasi pasar jika volatilitas pasar terlalu tajam, guna menjaga stabilitas sistem keuangan.
4. Koordinasi Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk menjaga kepercayaan pasar dan memantau potensi risiko sistemik yang dapat menjalar ke sektor riil.

Kebijakan tarif impor AS terbaru, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025, menetapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi, dengan Kamboja dan Laos yang masing-masing dikenakan tarif 49% dan 48%, serta Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.