Respons Gejolak Ekonomi Global: Presiden Prabowo Kumpulkan Gubernur BI dan Wamenperin Bahas Tarif Impor AS dan Pelemahan Rupiah

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat terhadap dinamika ekonomi global yang bergejolak dengan memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza ke Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin, 7 April 2025. Pertemuan mendadak ini diyakini kuat terkait dengan kekhawatiran atas dampak kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Amerika Serikat dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang signifikan.

Perry Warjiyo tiba di kompleks Istana sekitar pukul 14:34 WIB, disusul oleh Faisol Riza pada pukul 15:15 WIB. Sayangnya, kedua pejabat tinggi tersebut memilih untuk tidak memberikan komentar detail kepada awak media mengenai agenda spesifik pertemuan tersebut. Spekulasi yang beredar luas menyebutkan bahwa pembahasan utama meliputi potensi penerapan tarif timbal balik (resiprokal) sebagai respons terhadap kebijakan AS dan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang menembus level psikologis Rp 17.000 per Dolar AS di pasar Non-Deliverable Forward (NDF).

Sikap Tegas Pemerintah Indonesia

Di sela-sela kunjungan kerjanya di Majalengka, Presiden Prabowo secara implisit memberikan sinyal sikap tegas pemerintah Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi eksternal. Beliau menegaskan komitmen untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif impor yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

"Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara," ujar Presiden Prabowo, menunjukkan optimisme bahwa dialog konstruktif dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan.

Kebijakan Tarif Impor AS dan Dampaknya

Kebijakan tarif impor baru yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada tanggal 2 April 2025, menjadi perhatian serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut menetapkan tarif minimal 10 persen untuk semua impor barang dari seluruh dunia. Khusus untuk Indonesia, tarif impor yang dikenakan mencapai 32 persen. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penurunan ekspor Indonesia ke AS dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah rincian tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN:

• Malaysia: 24%
• Brunei Darussalam: 24%
• Filipina: 17%
• Singapura: 10%
• Kamboja: 49%
• Laos: 48%
• Vietnam: 46%
• Myanmar: 44%
• Thailand: 36%

Pelemahan Rupiah dan Potensi Intervensi

Selain isu tarif impor, pelemahan nilai tukar Rupiah juga menjadi sorotan utama. Di pasar NDF, Rupiah sempat menyentuh level Rp 17.000 per Dolar AS, memicu kekhawatiran akan stabilitas ekonomi makro. Pasar NDF, sebagai instrumen derivatif valas, seringkali menjadi indikator sentimen pasar terhadap mata uang suatu negara. Level tersebut mendekati titik terendah Rupiah pada saat krisis moneter 1998, yaitu Rp 16.650 per Dolar AS.

Bank Indonesia diperkirakan akan mengambil langkah-langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan menjaga kepercayaan pasar. Kebijakan moneter yang tepat, termasuk pengelolaan suku bunga dan intervensi di pasar valas, akan menjadi kunci untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak global.

Pertemuan antara Presiden Prabowo, Gubernur BI, dan Wamenperin mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Langkah-langkah strategis dan koordinasi yang baik antar lembaga diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.