Bupati Indramayu Jalin Komunikasi Intensif dengan Pejabat Tinggi Terkait Kontroversi Cuti Lebaran

Jakarta – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, berencana menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam waktu dekat. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi terkait polemik cuti Lebarannya yang diisi dengan perjalanan ke Jepang. Isu ini mencuat setelah Dedi Mulyadi memberikan sindiran halus melalui media sosial terkait kepergian Lucky Hakim ke Negeri Sakura.

Lucky Hakim, yang dikonfirmasi oleh awak media, menjelaskan bahwa kunjungannya ke Jepang menggunakan dana pribadi dan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia bahkan menyinggung kebijakannya sebelumnya yang telah memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 500 juta dan menolak pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 1 miliar.

"Saya akan segera menghadap Pak Gubernur dan Pak Mendagri untuk memberikan penjelasan secara komprehensif," ujar Lucky Hakim, seperti dikutip dari berbagai sumber berita.

Inti dari penjelasannya adalah untuk meluruskan persepsi publik terkait sumber dana yang digunakan. Lucky Hakim menekankan bahwa dirinya sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran daerah dan selalu berusaha untuk efisiensi.

Meski demikian, Lucky Hakim tidak memberikan jawaban lugas terkait prosedur perizinan ke luar negeri. Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Lucky Hakim belum mengajukan izin resmi melalui mekanisme yang seharusnya, yaitu melalui Gubernur Jawa Barat untuk diteruskan ke Mendagri. Dedi Mulyadi menambahkan bahwa meskipun berlibur adalah hak setiap warga negara, seorang kepala daerah terikat oleh aturan dan prosedur yang berlaku.

Dedi Mulyadi sendiri telah memberikan tanggapan terkait permintaan maaf Lucky Hakim atas kelalaiannya dalam mengajukan izin. Dedi Mulyadi memahami bahwa Lucky Hakim memiliki hak untuk berlibur, terutama untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Namun, ia menekankan pentingnya mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

"Pak Lucky sudah meminta maaf, dan saya memahami bahwa ini adalah momen Lebaran dan beliau ingin membahagiakan keluarganya. Namun, sebagai kepala daerah, ada aturan yang harus diikuti," jelas Dedi Mulyadi.

Kontroversi ini bermula ketika Dedi Mulyadi mengunggah foto Lucky Hakim di Jepang di akun Instagram pribadinya dengan keterangan yang bernada sindiran. Hal ini memicu berbagai komentar dari warganet dan media, yang mempertanyakan etika seorang kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi.

Potensi Sanksi

Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri, Dedi Mulyadi mengisyaratkan adanya potensi sanksi administratif bagi Lucky Hakim. Sanksi tersebut bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara selama tiga bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada aturan yang mengatur tentang disiplin kepala daerah. Jika ada pelanggaran, tentu ada sanksinya. Namun, kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari Kementerian Dalam Negeri," pungkas Dedi Mulyadi.

Perkembangan situasi ini masih terus dipantau oleh berbagai pihak. Pertemuan antara Lucky Hakim, Dedi Mulyadi, dan Tito Karnavian diharapkan dapat memberikan titik terang dan solusi yang terbaik bagi semua pihak, serta menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya agar selalu mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

Berikut poin-poin penting dalam berita ini:

• Lucky Hakim akan menghadap Dedi Mulyadi dan Tito Karnavian.
• Polemik cuti Lebaran dan liburan ke Jepang.
• Penggunaan dana pribadi untuk liburan.
• Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan penolakan mobil dinas baru.
• Prosedur perizinan ke luar negeri.
• Potensi sanksi administratif.
• Pentingnya mematuhi aturan dan prosedur bagi kepala daerah.