Pemerintah Terapkan Flexible Working Arrangement (FWA) untuk Kelancaran Arus Balik Lebaran

Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengambil langkah antisipatif dengan menerapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur Lebaran 2025. Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025, yang ditandatangani pada Jumat, 4 April 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait, dengan tujuan utama mengurangi potensi kepadatan arus balik Lebaran.

Implikasinya, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru bergabung, hari pertama efektif bekerja adalah Rabu, 9 April 2025. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode arus balik, sekaligus menjaga produktivitas kerja ASN dan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan Pertimbangan Utama

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa penyesuaian FWA ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik. Lebih lanjut, kebijakan ini dirancang untuk menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

"Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan," ujar Menteri PANRB.

Implementasi FWA di Instansi Pemerintah

Melalui SE tersebut, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah diinstruksikan untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema FWA. Implementasi FWA harus disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi, dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, keterukuran kinerja, dan yang terpenting, tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebelumnya, SE Menteri PANRB No.2 Tahun 2025 telah mengatur FWA selama 4 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada Senin, 24 Maret 2025 hingga Kamis, 27 Maret 2025. Melalui perubahan SE ini, dilakukan penyesuaian dengan menambahkan 1 hari, yaitu pada hari Selasa, 8 April 2025.

Prioritas Pelayanan Publik Esensial

Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi prioritas utama. Instansi terkait diimbau untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Selain itu, instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi, mencontoh keberhasilan yang telah dicapai selama arus mudik.

Kolaborasi dan Adaptasi

Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antar pimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik.

"Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik," tegasnya.

Kebijakan FWA ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan arus balik Lebaran, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kelancaran mobilitas masyarakat, produktivitas ASN, dan kualitas pelayanan publik.