Hungaria Berencana Tinggalkan Mahkamah Pidana Internasional: Langkah Kontroversial di Tengah Kedekatan dengan Netanyahu dan Ambisi Politik Orban

Keputusan Hungaria untuk keluar dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memicu gelombang kritik dan spekulasi. Pengumuman yang disampaikan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Budapest ini, dilihat sebagai sinyal kuat dukungan dari Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban kepada sekutunya tersebut. Namun, langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas, yang berpotensi menguji stabilitas lembaga-lembaga internasional dan Uni Eropa.

Pengumuman rencana penarikan diri dari ICC disampaikan oleh Sekretaris Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, dan segera diresmikan melalui Lembaran Resmi Hukum Hungaria. Pemerintah Hungaria berdalih bahwa meskipun telah bergabung dengan ICC, Parlemen Hungaria tidak pernah menerbitkan Statuta Roma, yang menjadi dasar hukum ICC. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian hukum yang mendorong Hungaria untuk keluar. Namun, langkah ini dikecam oleh para kritikus sebagai upaya untuk menghindari kewajiban hukum internasional dan memberikan perlindungan kepada individu-individu yang berpotensi menghadapi tuntutan di ICC, termasuk Netanyahu.

Reaksi Internasional dan Domestik

Keputusan Hungaria ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Media independen Hungaria dan pengamat politik menilai langkah ini dengan sinisme. Beberapa media menyoroti implikasi dari keputusan ini terhadap penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Tamas Hoffmann, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Corvinus Budapest, menyatakan bahwa keluarnya Hungaria dari ICC mengirimkan pesan bahwa pemerintah tidak peduli dengan penanggulangan kejahatan internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara hukum, Hungaria masih terikat untuk menghormati kewajibannya sebagai anggota ICC selama masa transisi satu tahun setelah pengajuan pemberitahuan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB. Ini berarti bahwa Hungaria secara teoritis masih memiliki kewajiban untuk menangkap Netanyahu jika ada perintah penangkapan yang berlaku.

Lebih dari Sekadar Dukungan untuk Netanyahu

Banyak pengamat percaya bahwa keputusan Hungaria untuk keluar dari ICC memiliki motif yang lebih dalam daripada sekadar memberikan dukungan kepada Netanyahu. Orban, yang dikenal dengan pandangan nasionalis dan Eurosceptic-nya, telah lama mengkritik lembaga-lembaga internasional dan Uni Eropa. Langkah ini dilihat sebagai bagian dari strategi politik yang lebih luas untuk menantang otoritas Uni Eropa dan mendorong agenda politiknya sendiri.

Orban telah meluncurkan apa yang disebutnya sebagai "Perang melawan Kekaisaran Brussel," yang bertujuan untuk mengubah Uni Eropa menjadi federasi negara-negara berdaulat yang terhubung melalui kepentingan ekonomi. Dia juga telah melancarkan serangan terhadap para kritikusnya, menyebut mereka sebagai "serangga" yang perlu "dibersihkan." Dengan dukungan dari sekutu-sekutu dari aliansi partai Patrioten untuk Eropa, Orban tampaknya berusaha untuk menguji batas-batas pengaruh lembaga transnasional dan membuka jalan bagi agenda politiknya.

Implikasi bagi Uni Eropa

Keputusan Hungaria untuk keluar dari ICC juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan keanggotaannya di Uni Eropa. Hungaria adalah satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang mengambil langkah ini, yang menunjukkan perbedaan pandangan yang mendalam antara Budapest dan Brussels. Meskipun Orban menegaskan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota Uni Eropa, ia menginginkan Uni Eropa yang berbeda, yang sesuai dengan visinya.

Namun, dengan terus menantang otoritas Uni Eropa dan melanggar norma-norma demokrasi, Orban berisiko mengisolasi Hungaria di dalam blok tersebut. Langkah-langkah kontroversial seperti keluar dari ICC dapat semakin memperburuk hubungan antara Hungaria dan Uni Eropa, dan bahkan dapat menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Hungaria terhadap nilai-nilai inti Uni Eropa.

Tantangan Politik Domestik

Di dalam negeri, Orban menghadapi tantangan politik yang semakin meningkat. Ketidakpuasan terhadap korupsi dan kecenderungan otoriter dalam sistem pemerintahan semakin meningkat. Partai oposisi Tisza, yang didirikan tahun lalu, kini memimpin survei opini publik, menunjukkan bahwa dukungan untuk Fidesz, partai Orban, semakin berkurang.

Namun, meskipun ada tanda-tanda perubahan politik, beberapa pengamat skeptis terhadap kemungkinan perubahan yang mendasar di Hungaria. Mereka berpendapat bahwa sistem politik yang telah dibangun oleh Orban sangat kuat dan sulit untuk diubah.

Kesimpulan

Keputusan Hungaria untuk keluar dari ICC adalah langkah kontroversial yang memiliki implikasi luas. Ini bukan hanya tentang dukungan kepada Netanyahu, tetapi juga tentang agenda politik Orban yang lebih luas, yang bertujuan untuk menantang lembaga-lembaga internasional, mengubah Uni Eropa, dan memperkuat kekuasaannya di dalam negeri. Masa depan Hungaria di Uni Eropa dan stabilitas politik di negara tersebut akan sangat bergantung pada bagaimana Orban menavigasi tantangan-tantangan ini di masa depan.

*Artikel ini dialihbahasakan dari teks berbahasa Jerman