Krisis Politik Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemilu Dipercepat

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah mengeluarkan putusan yang mengguncang panggung politik negara itu. Presiden Yoon Suk Yeol secara resmi dimakzulkan dari jabatannya. Keputusan ini mengakhiri drama politik selama berbulan-bulan dan memaksa Korea Selatan untuk segera menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.

Putusan yang disiarkan langsung di televisi ini dibacakan oleh Ketua Hakim Sementara Moon Hyung-bae. Majelis hakim secara bulat memutuskan bahwa tindakan Yoon Suk Yeol telah melanggar konstitusi dan mengancam stabilitas negara. Pemakzulan ini bermula dari tindakan Yoon yang dianggap kontroversial, termasuk keputusannya mengumumkan darurat militer pada Desember 2024 dan mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional.

Dasar Pemakzulan dan Pelanggaran Konstitusi

Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi menuduh Yoon melakukan serangkaian pelanggaran konstitusi dan hukum. Tuduhan utama adalah tindakan Yoon mengumumkan darurat militer dan mengerahkan pasukan untuk membungkam perbedaan pendapat di parlemen. Tindakan ini dipandang sebagai upaya untuk menghalangi anggota parlemen menolak keputusannya dan menangkap politisi yang berseberangan dengannya. Meskipun Yoon membantah semua tuduhan tersebut, Mahkamah Konstitusi menemukan bukti yang cukup untuk mendukung pemakzulan.

MK Korsel menganggap tindakan Yoon memiliki dampak negatif yang serius terhadap tatanan konstitusional. Putusan ini diambil saat situasi Korsel semakin panas dan demonstrasi pecah di mana-mana. Para hakim MK Korsel juga telah mendapat perlindungan tambahan selama proses sidang pemakzulan Yoon.

Reaksi dan Konsekuensi Politik

Keputusan pemakzulan ini memicu reaksi beragam di seluruh Korea Selatan. Pendukung Yoon Suk Yeol merasa marah dan kecewa, bahkan beberapa di antaranya melakukan aksi protes yang tragis. Di sisi lain, para pengunjuk rasa anti-Yoon menyambut putusan tersebut dengan gembira dan merayakannya di jalan-jalan.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah memperingatkan warga negara mereka untuk menghindari demonstrasi sehubungan dengan putusan pemakzulan Yoon.

Kini, Korea Selatan berada di persimpangan jalan. Negara ini harus segera menggelar pemilihan presiden untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Yoon. Penjabat Presiden Han Duck-soo memiliki waktu 10 hari untuk mengumumkan tanggal pasti pemilihan tersebut.

Sesuai dengan konstitusi Korea Selatan, pemilihan harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pemakzulan. Ini berarti pemilihan presiden tidak boleh diselenggarakan lebih lambat dari tanggal 3 Juni 2025. Sementara, pengumuman tanggal Pilpres tidak boleh dilakukan lebih lambat dari tanggal 14 April 2025.

Pemilu Dipercepat dan Kenangan Pemakzulan Park Geun-hye

Proses pemilu dipercepat ini mengingatkan pada peristiwa serupa pada tahun 2017, ketika Presiden Park Geun-hye dimakzulkan. Pemilihan presiden kemudian diadakan dalam waktu 60 hari setelah putusan pemakzulan, dan hasilnya membawa perubahan besar dalam lanskap politik Korea Selatan.

Partai politik diperkirakan akan mengadakan pemilihan pendahuluan pada akhir April, karena para kandidat untuk pemilihan presiden harus mendaftarkan diri selama 2 hari sejak 24 hari sebelum pemilihan. Kampanye pemilihan dimulai sehari setelah pendaftaran kandidat selesai atau 22 hari sebelum pemilihan hingga satu hari sebelum pemilihan.

Pernyataan Terakhir Yoon Suk Yeol

Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato perpisahan yang emosional kepada para pendukungnya. Dia mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan dorongan yang telah diberikan selama masa jabatannya, meskipun ia mengakui telah gagal memenuhi harapan mereka.

"Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita," ujar Yoon dengan nada sedih.

Dampak Jangka Panjang

Pemakzulan Yoon Suk Yeol akan memiliki dampak jangka panjang terhadap politik Korea Selatan. Keputusan ini akan memicu perdebatan tentang batasan kekuasaan presiden, peran Mahkamah Konstitusi, dan polarisasi politik di negara tersebut. Pemilihan presiden mendatang akan menjadi ajang pertarungan ideologi dan visi tentang masa depan Korea Selatan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pemakzulan Yoon Suk Yeol adalah peristiwa bersejarah yang akan mengubah lanskap politik Korea Selatan.
• Pemilihan presiden akan diadakan dalam waktu 60 hari.
• Keputusan ini memicu reaksi beragam di seluruh negeri.
• Dampak jangka panjang dari pemakzulan ini masih belum jelas.

Korea Selatan kini memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Tantangan yang dihadapi negara ini adalah bagaimana mengatasi polarisasi, membangun konsensus, dan memilih pemimpin yang mampu membawa Korea Selatan menuju masa depan yang lebih baik.