Kebijakan Tarif Resiprokal AS Ancam Ekspor Global, Indonesia Perlu Strategi Mitigasi

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump berpotensi menimbulkan guncangan signifikan pada perdagangan global. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan memukul negara-negara yang secara langsung menjadi target, tetapi juga memicu efek domino yang meluas, termasuk bagi Indonesia.

Dampak Langsung dan Tidak Langsung bagi Indonesia

Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, memproyeksikan bahwa ekspor Indonesia berpotensi mengalami penurunan sebesar 2,8%, sementara impor diperkirakan turun 2,2%. Dampak ini bukan hanya disebabkan oleh penurunan ekspor langsung ke AS, tetapi juga karena terganggunya rantai pasok global. Kebijakan tarif yang menargetkan China, misalnya, dengan tarif sebesar 34%, dapat menurunkan volume perdagangan China ke AS. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi negara-negara lain yang memiliki ketergantungan pada rantai pasok yang melibatkan China, termasuk Indonesia. Negara-negara seperti Australia dan Rusia, yang mungkin tidak masuk dalam daftar target tarif resiprokal AS, juga berpotensi terkena dampaknya.

"Keseimbangan perdagangan dunia akan terpengaruh. Amerika Serikat dan China adalah negara pengekspor dan pengimpor terbesar di dunia. Penurunan volume perdagangan di sana akan berdampak terhadap rantai pasok dunia, bahkan bagi negara-negara yang tidak terkena tarif resiprokal," ujar Ahmad.

Strategi Mitigasi: Negosiasi, Diversifikasi, dan NTM

Ahmad menekankan pentingnya negosiasi yang efektif bagi negara-negara yang terkena dampak kebijakan tarif. Jika negosiasi gagal, dua skenario besar dapat terjadi: pengalihan perdagangan (trade diversion) dan penurunan ekspor secara umum. Pengalihan perdagangan akan menguntungkan negara-negara dengan pasar besar, seperti Indonesia. Namun, Indonesia juga harus mewaspadai penurunan ekspor ke negara-negara mitra dagangnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi neraca perdagangan secara keseluruhan.

Untuk melindungi diri dari serbuan barang impor akibat pengalihan perdagangan, Ahmad menyarankan pemerintah Indonesia untuk memperkuat penerapan non-tariff measures (NTMs), seperti kebijakan pelabelan produk. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada label produk impor, misalnya, dapat menjadi penghalang non-tarif yang efektif untuk mengendalikan arus impor.

Selain itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar yang rentan terhadap kebijakan proteksionis. Pemerintah perlu memetakan kembali lanskap perdagangan dunia dan mencari peluang-peluang baru di pasar-pasar potensial. Penguatan ketahanan industri dalam negeri juga krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia.

Langkah-langkah Strategis untuk Indonesia:

• Negosiasi Intensif: Pemerintah perlu aktif melakukan negosiasi dengan AS dan negara-negara lain yang terkena dampak kebijakan tarif untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
• Penguatan NTM: Implementasi dan pengawasan NTM, seperti standar mutu, persyaratan kesehatan, dan pelabelan produk, harus diperketat untuk melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor.
• Diversifikasi Pasar Ekspor: Pemerintah perlu memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar non-tradisional dan negara-negara berkembang dengan potensi pertumbuhan yang tinggi.
• Peningkatan Daya Saing Industri: Investasi dalam inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.
• Penguatan Rantai Pasok Domestik: Pengembangan industri hulu dan hilir serta peningkatan efisiensi logistik akan memperkuat rantai pasok domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan mengambil langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal AS dan memanfaatkan peluang-peluang baru di tengah perubahan lanskap perdagangan global.