DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Hadapi Potensi Dampak Negatif 'Perang Dagang' Trump

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merumuskan dan mengimplementasikan strategi komprehensif dalam menghadapi potensi dampak negatif dari kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan meminimalisir kerugian yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut.

"Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, harus segera menyiapkan langkah antisipasi yang terukur dan efektif. 'Perang Dagang' yang digulirkan AS berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan perekonomian Indonesia," tegas Rieke dalam keterangan persnya, Jumat (4/4/2025).

Rieke menyoroti besarnya nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia yang mencapai 18 miliar dolar AS. Komoditas ekspor utama Indonesia ke AS meliputi:

• Tekstil dan rajutan (termasuk jersey)
• Sepatu
• Minyak sawit
• Udang
• Ikan
• Peralatan elektrik

Ia khawatir, jika kenaikan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan AS tidak segera direspons dengan tepat, akan terjadi penurunan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. Hal ini dapat berujung pada penurunan permintaan, penurunan produksi, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.

"Kenaikan tarif impor akan meningkatkan harga barang, yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli konsumen di Amerika Serikat. Jika daya beli menurun, permintaan terhadap produk Indonesia juga akan menurun, yang berpotensi menyebabkan penurunan produksi dan PHK," jelas Rieke.

Lebih lanjut, Rieke memperingatkan dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat 'perang dagang' ini. Gelombang PHK dapat menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang dapat memicu deflasi dan meningkatkan risiko fiskal bagi Indonesia, terutama pada kuartal IV 2025.

Menyikapi situasi ini, Rieke mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mengerahkan tim ekonomi dan menyusun langkah-langkah kebijakan inovatif yang berorientasi pada kepentingan nasional. Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo memahami pentingnya peningkatan devisa negara melalui ekspor komoditas barang dan jasa.

"Strategi kebijakan untuk meningkatkan devisa harus terintegrasi dengan penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja dalam negeri, dan penyiapan tenaga kerja formal di dalam negeri," pungkas Rieke.

Kebijakan perdagangan yang digulirkan Presiden Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah. Pemerintah AS telah mengumumkan tingkat tarif efektif yang akan dikenakan pada negara-negara lain terhadap barang-barang AS. Indonesia sendiri dikenakan tarif baru sebesar 32 persen untuk barang impor yang masuk ke AS. Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini dan melindungi kepentingan ekonomi nasional.