Kadin Serukan Ekspansi Pasar Ekspor di Tengah Kebijakan Tarif AS

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyoroti perlunya strategi diversifikasi pasar ekspor bagi Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump ini, menetapkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk Indonesia, memicu kekhawatiran akan daya saing ekspor nasional.

Anindya Bakrie menekankan, Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada pasar tradisional di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Beliau merekomendasikan untuk menjajaki peluang ekspor ke wilayah-wilayah yang belum banyak digarap, seperti:

• Asia Tengah
• Turki
• Eropa
• Afrika
• Amerika Latin

"Membuka pasar-pasar baru ini menjadi krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekspor Indonesia di tengah tantangan global," ujarnya.

Peluang dan Tantangan dalam Hubungan Dagang dengan AS

Meski demikian, Anindya Bakrie meyakini bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang yang strategis. AS memiliki kebutuhan yang besar akan peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan gas alam cair (LNG). Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan produk-produk ekspor unggulan sebagai bagian dari negosiasi perdagangan.

Selain itu, implementasi Inflation Reduction Act (IRA) di AS juga membuka potensi kerja sama baru. IRA memberikan insentif besar-besaran untuk pengembangan kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), serta industri baterai dan semikonduktor. Indonesia, sebagai produsen nikel dan mineral penting lainnya, dapat memperoleh manfaat dari kebijakan ini asalkan memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh AS.

"Kesepakatan terkait mineral kritis (critical minerals agreements) dengan AS dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan ekspor produk olahan nikel dan mineral lainnya dari Indonesia," jelas Anindya.

Dampak Tarif AS dan Langkah Mitigasi Pemerintah

Kebijakan tarif timbal balik AS yang mencapai 32% untuk Indonesia dinilai cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Malaysia dikenakan tarif 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%. Vietnam dan Thailand bahkan menghadapi tarif yang lebih tinggi, masing-masing 46% dan 36%.

Pemerintah Indonesia menyadari dampak signifikan dari kebijakan ini terhadap daya saing ekspor. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan perhitungan dampak tarif AS terhadap sektor-sektor ekonomi dan secara keseluruhan.

"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," tegas Susiwijono. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan perdagangan yang berubah-ubah. Dengan menjajaki pasar-pasar baru dan memanfaatkan peluang kerja sama yang ada, Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekspor dan memperkuat posisinya di kancah perdagangan internasional.