AS Kenakan Tarif Impor Baru ke Indonesia: Tekanan Perdagangan atas Etanol dan DHE

Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 32% terhadap produk-produk asal Indonesia. Keputusan ini, yang diumumkan langsung dari Gedung Putih, didasarkan pada tudingan bahwa Indonesia menerapkan hambatan perdagangan yang tidak adil dan merugikan kepentingan eksportir AS. Langkah ini menambah daftar panjang tindakan proteksionis yang diambil oleh pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang berfokus pada penyeimbangan neraca perdagangan dan pembelaan kepentingan ekonomi dalam negeri.

Alasan utama yang dikemukakan oleh AS adalah tingginya tarif yang dikenakan Indonesia pada produk etanol asal Amerika. Gedung Putih menyoroti perbedaan signifikan dalam tarif yang diterapkan kedua negara, di mana Indonesia mengenakan tarif 30% untuk etanol impor, sementara AS hanya memberlakukan tarif 2,5% untuk produk serupa. Perbedaan ini dianggap tidak adil dan menjadi salah satu pemicu utama keputusan penerapan tarif impor baru ini.

Selain masalah tarif etanol, AS juga menyoroti sejumlah hambatan non-tarif yang diterapkan oleh Indonesia. Hambatan-hambatan ini dianggap memperumit akses pasar bagi produk-produk AS dan menghambat perdagangan yang adil dan timbal balik. Beberapa poin penting yang disoroti meliputi:

• Persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN): Kebijakan ini mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam berbagai sektor industri, yang dinilai membatasi penggunaan produk-produk impor dari AS dan negara lain.
• Sistem Perizinan Impor yang Kompleks: Proses perizinan impor yang rumit dan berbelit-belit dianggap sebagai penghalang bagi masuknya barang-barang dari luar negeri, meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan impor.
• Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam: Kebijakan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menyimpan sebagian besar devisa hasil ekspor di dalam negeri. Pemerintah AS menilai kebijakan ini dapat mengganggu aliran modal dan membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengelola keuangan mereka.

Kebijakan DHE, khususnya, menjadi perhatian karena mewajibkan perusahaan ekspor dengan nilai ekspor di atas US$250.000 untuk menempatkan devisa hasil ekspor mereka di sistem keuangan Indonesia. Langkah ini, menurut AS, merupakan bentuk kontrol modal yang berpotensi mengganggu investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, penerapan tarif impor oleh AS terhadap Indonesia merupakan indikasi meningkatnya ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan agar Indonesia mereformasi kebijakan perdagangannya dan memberikan akses yang lebih adil bagi produk-produk AS. Kebijakan ini sejalan dengan strategi perdagangan yang lebih luas yang dijalankan oleh AS, yang berfokus pada perlindungan industri dalam negeri dan penegakan perjanjian perdagangan yang dianggap menguntungkan AS.