Indonesia: Pelopor ASEAN dalam Proses Bergabung OECD

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan pertemuan penting dengan sejumlah Duta Besar dan perwakilan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang, serta Wakil Duta Besar dari Jerman, Belanda, dan Polandia. Kehadiran para diplomat tersebut mencerminkan komitmen dan dukungan nyata negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung dalam organisasi ekonomi global yang prestisius ini. Dukungan tersebut telah terlihat sejak dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024, hingga tahapan asesmen mandiri yang tengah berlangsung.

Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan. Ia menekankan bahwa Indonesia bangga menjadi negara ASEAN pertama yang resmi mengajukan diri sebagai negara aksesi OECD. Prestasi ini, menurutnya, menjadi pendorong bagi negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand yang menyusul mengajukan aksesi pada Juni 2024. Keberhasilan ini bukan hanya sekadar pencapaian diplomatik, melainkan juga langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bergabung dengan OECD akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing, produktivitas, dan investasi. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan bergabung dalam OECD, Indonesia berharap dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle-income trap) dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%-8% dalam dua dekade mendatang.

Target pemerintah untuk menyelesaikan proses aksesi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia berencana menyerahkan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025, untuk mempersiapkan diri menghadapi Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025. Upaya percepatan penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD pun tengah digencarkan.

Untuk memastikan keberhasilan proses aksesi, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi beberapa kebutuhan penting, termasuk peningkatan kapasitas melalui seminar dan workshop, pendampingan teknis, penyediaan tim ahli di kementerian/lembaga terkait, dan dukungan penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD. Menko Airlangga juga secara terbuka mengajak negara-negara OECD untuk berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh dalam proses ini. Kolaborasi internasional ini diyakini akan mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Berikut beberapa area utama yang membutuhkan dukungan dari negara-negara OECD:

• Peningkatan awareness dan kapasitas melalui seminar atau workshop.
• Pendampingan teknis dan penyediaan tim ahli di kementerian/lembaga.
• Dukungan dalam penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

Proses aksesi ini menandai babak baru bagi Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional dan menegaskan komitmen Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.