Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, terus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan permasalahan krusial yang menghambat pembangunan di wilayah perbatasan. Dua isu utama yang menjadi fokus perhatian adalah mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kondisi infrastruktur yang belum memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, Gubernur Zainal menerapkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek pembangunan.

Penanganan Disparitas Harga BBM di Perbatasan

Salah satu permasalahan paling mendesak di wilayah perbatasan Kaltara adalah disparitas harga BBM yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Sulitnya Aksesibilitas: Wilayah perbatasan memiliki medan yang berat dan sulit dijangkau, sehingga biaya transportasi BBM menjadi sangat mahal.
• Rantai Distribusi yang Panjang: Proses distribusi BBM dari kilang hingga ke konsumen akhir melibatkan banyak pihak, sehingga meningkatkan biaya.
• Praktik Penyelundupan: Adanya oknum yang memanfaatkan perbedaan harga untuk melakukan penyelundupan BBM ke negara tetangga.

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Zainal mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya:

• Optimalisasi Program BBM Satu Harga: Memastikan program BBM Satu Harga berjalan efektif dan menjangkau seluruh wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pengoperasian lembaga penyalur BBM di wilayah terpencil.
• Peningkatan Pengawasan Distribusi BBM: Memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM untuk mencegah praktik penimbunan dan penyelundupan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pelanggaran.
• Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mempermudah aksesibilitas wilayah perbatasan. Hal ini akan menurunkan biaya transportasi BBM dan mengurangi ketergantungan pada transportasi udara yang mahal.
• Subsidi Transportasi BBM: Memberikan subsidi transportasi BBM untuk meringankan beban masyarakat di wilayah perbatasan. Subsidi ini diberikan secara selektif dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peningkatan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan

Selain masalah BBM, kondisi infrastruktur yang belum memadai juga menjadi kendala utama dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kaltara. Jalan dan jembatan yang rusak, serta minimnya fasilitas publik, menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Zainal memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dengan melakukan beberapa langkah berikut:

• Peningkatan Alokasi Anggaran: Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya.
• Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat: Mengintensifkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran dan teknis dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah aktif mengajukan proposal dan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
• Pelibatan Sektor Swasta: Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi beban anggaran pemerintah daerah.
• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan berkualitas. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi.

Dengan strategi komprehensif ini, Gubernur Zainal optimis dapat mengatasi disparitas harga BBM dan meningkatkan infrastruktur di wilayah perbatasan Kaltara. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah.