Kebijakan Evaluasi Kontrak Tiga Tahunan PPSU Jakarta Disambut Gembira

Jakarta, DKI Jakarta - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengubah sistem evaluasi kontrak kerja anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), atau yang lebih dikenal sebagai 'pasukan oranye', dari tahunan menjadi tiga tahunan, menuai respons positif dari para petugas lapangan. Keputusan ini dipandang sebagai langkah maju dalam memberikan kepastian kerja dan meningkatkan fokus mereka dalam melayani masyarakat.

Sebelumnya, sistem evaluasi kontrak tahunan menjadi momok tersendiri bagi para petugas PPSU. Kekhawatiran akan tidak diperpanjangnya kontrak kerja menghantui mereka setiap tahunnya. Proses pengumpulan berkas administrasi yang berulang setiap tahun juga menambah beban pikiran, meski secara finansial tidak terlalu memberatkan.

Novan (56), seorang petugas PPSU di Jakarta Selatan, mengungkapkan kelegaannya atas perubahan ini. "Sangat membantu, karena sebagian besar anggota PPSU adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan. Kalau dievaluasi setiap tahun dan tidak lolos, tentu akan sangat berdampak pada keluarga," ujarnya. Selain itu, ia juga menambahkan, "Uang untuk mengumpulkan berkas kurang lebih seratus ribu rupiah, tetapi yang utama adalah kepastian kerja. Dulu, saya selalu khawatir apakah kontrak saya akan diperpanjang atau tidak."

Senada dengan Novan, Arief Fadhillah (54), petugas PPSU dari Jakarta Timur, juga menyambut baik evaluasi kontrak tiga tahunan. Ia menuturkan bahwa dengan sistem yang baru, dirinya bisa lebih fokus bekerja tanpa harus dibayangi kekhawatiran akan perpanjangan kontrak setiap tahun. "Alhamdulillah, sangat membantu. Dulu setiap tahun harus memperpanjang kontrak, sekarang lebih enak, bisa fokus kerja selama tiga tahun," katanya.

Gubernur Jakarta Tekankan Komitmen Terhadap Kesejahteraan PPSU

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa perubahan sistem evaluasi kontrak ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jakarta dalam memberikan kepastian kerja bagi para petugas PPSU. "Mereka akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali. Jika mereka rajin dan bekerja keras, pasti akan kita perpanjang," ujar Gubernur Pramono saat ditemui di Rumah Dinas, Taman Suropati.

Selain perubahan sistem evaluasi kontrak, Pemprov Jakarta juga tengah mengkaji kemungkinan perpanjangan batas usia kerja bagi petugas PPSU. Gubernur Pramono menyoroti bahwa banyak petugas PPSU yang berusia 55-58 tahun masih memiliki kondisi fisik yang prima untuk bekerja. "Saya akan mempertimbangkan hal ini, karena di usia tersebut banyak yang masih memiliki fisik yang bagus untuk bekerja, apalagi mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarga," kata Gubernur Pramono.

Dengan berbagai kebijakan ini, Pemprov Jakarta berharap para petugas PPSU dapat merasakan hak-hak mereka selama bekerja. Gubernur Pramono menambahkan, "Prinsipnya, kami memberikan apa yang menjadi hak mereka, karena setelah pensiun, banyak dari mereka yang merasa gamang dan belum memiliki jaminan apapun."

Dampak Positif Kebijakan Baru

Kebijakan evaluasi kontrak tiga tahunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja dan kesejahteraan para petugas PPSU. Dengan adanya kepastian kerja, mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan motivasi kerja dan rasa memiliki terhadap pekerjaan mereka.

Berikut adalah beberapa dampak positif yang diharapkan dari kebijakan evaluasi kontrak tiga tahunan:

• Peningkatan fokus kerja: Petugas PPSU dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas mereka tanpa harus dibebani kekhawatiran akan perpanjangan kontrak setiap tahun.
• Peningkatan motivasi kerja: Kepastian kerja dapat meningkatkan motivasi kerja dan rasa memiliki terhadap pekerjaan.
• Peningkatan kesejahteraan: Petugas PPSU dapat merasa lebih aman dan sejahtera karena memiliki kepastian pendapatan selama tiga tahun.
• Peningkatan kualitas pelayanan: Dengan fokus dan motivasi yang tinggi, petugas PPSU diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Kebijakan evaluasi kontrak tiga tahunan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja para petugas PPSU. Diharapkan, kebijakan ini dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para petugas PPSU dan masyarakat Jakarta.