Jakarta Absen dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Fokus pada Penertiban Penunggak dari Kalangan Mampu

Di tengah tren sejumlah provinsi yang menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil sikap berbeda. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan bahwa Jakarta tidak akan mengikuti jejak Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten dalam memberikan insentif penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan.

Keputusan ini didasari oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa sebagian besar penunggak pajak di Jakarta adalah pemilik kendaraan bermotor kedua, ketiga, atau bahkan lebih. Dengan kata lain, mayoritas penunggak pajak berasal dari kalangan yang secara finansial mampu membayar kewajiban mereka.

"Ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya akan mengejar, mau mobil berapa pun monggo, tetapi harus bayar pajak," ujar Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menertibkan para penunggak pajak.

Alasan Penolakan Pemutihan Pajak di Jakarta

Perbedaan karakteristik penunggak pajak inilah yang menjadi pertimbangan utama Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memberlakukan pemutihan pajak. Di provinsi lain, pemutihan pajak bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan membayar pajak kendaraan pertama mereka. Namun, di Jakarta, masalahnya lebih kompleks, yaitu adanya kesadaran membayar pajak yang rendah di kalangan pemilik kendaraan mewah atau kendaraan tambahan.

Alih-alih memberikan insentif yang justru dapat merugikan keuangan daerah, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk fokus pada upaya penegakan hukum dan penertiban wajib pajak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan memberikan efek jera bagi para penunggak pajak.

Program Pemutihan Pajak di Provinsi Lain

Sebagai informasi tambahan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar pajak kendaraan akibat pandemi Covid-19. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan tunggakan pajak, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

Berikut adalah rincian program pemutihan pajak di beberapa provinsi:

• Jawa Barat: Periode pelaksanaan pemutihan dimulai pada 20 Maret 2025 hingga 30 Juni 2025.
• Jawa Tengah: Program pemutihan berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.
• Banten: Warga hanya perlu membayar pajak berjalan mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Denda dan tunggakannya dihapuskan.

Dengan adanya program pemutihan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan.

Fokus Jakarta: Penegakan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Pemprov juga akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap para penunggak pajak, termasuk melalui penindakan tegas dan pemberian sanksi yang sesuai.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Jakarta dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.