Gubernur Pramono Anung Segera Selesaikan Sengketa Hunian Kampung Susun Bayam

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan hunian warga Kampung Susun Bayam di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Komitmen ini diwujudkan dengan rencana kunjungan langsung ke lokasi pada Kamis, 6 Maret 2025, untuk berdialog dan mencari solusi bersama para penghuni yang selama ini menantikan kepastian tempat tinggal. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono kepada awak media di GOR Otista, Jakarta Timur, Rabu (5/3/2025).

"Besok, saya akan langsung menangani permasalahan Kampung Bayam. Saya akan hadir untuk bertemu dengan warga," tegas Pramono. Langkah ini merupakan bagian dari janji kampanye Pilkada 2024 yang ia sampaikan, menekankan komitmennya untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam dalam 100 hari masa kerjanya. Ia bahkan mengingat kembali janji tersebut yang pernah disampaikannya sebelum menjabat sebagai Gubernur.

"Seperti yang telah saya sampaikan sebelum menjadi Gubernur, saya akan menyelesaikan permasalahan Kampung Bayam. Saya akan memastikan penyelesaiannya," jelas Pramono. Komitmen ini diperkuat dengan adanya kesepakatan tertulis yang ditandatangani Pramono dengan perwakilan warga Kampung Bayam pada September 2024 di kawasan Tebet. Kesepakatan tersebut, selain menitikberatkan pada penyelesaian hunian, juga menyinggung janji yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Gubernur Anies Baswedan.

"Kesepakatan itu mencakup penyelesaian masalah di Kampung Bayam, mengembalikan semuanya pada kesepakatan awal antara 133 kepala keluarga (KK) warga dengan Pak Anies," ungkap Pramono. Proyek Kampung Susun Bayam sendiri merupakan inisiatif dari pemerintahan Anies Baswedan sebagai bagian dari penataan kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Warga yang terdampak pembangunan JIS dijanjikan hunian pengganti di Kampung Susun Bayam.

Namun, kendati pembangunan selesai pada tahun 2022, warga belum dapat menempati unit hunian tersebut. Ketidakjelasan status kepemilikan dan pengelolaan, serta kebuntuan negosiasi terkait syarat sewa dan skema pembiayaan menjadi akar permasalahan. Hal ini menyebabkan 133 KK tersebut masih menunggu kepastian tempat tinggal, menjadikan Kampung Susun Bayam bukan solusi, melainkan simbol ketidakpastian bagi mereka. Gubernur Pramono Anung diharapkan dapat menuntaskan permasalahan ini dan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi warga Kampung Susun Bayam.

Detail Permasalahan Kampung Susun Bayam:

• Ketidakjelasan status kepemilikan dan pengelolaan.
• Kebuntuan negosiasi mengenai syarat sewa dan skema pembiayaan.
• Belum terealisasinya janji penyediaan hunian bagi 133 KK warga yang terdampak pembangunan JIS.
• Ketidaksesuaian antara janji pemerintah sebelumnya dan realisasi di lapangan.