IKN: Pembangunan Dikebut, Target Operasi 2028

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan perkembangan signifikan terkait proyek strategis nasional tersebut. Saat menghadiri open house Idul Fitri yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Basuki mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga dipercepat atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

"IKN tetap dilanjutkan, bahkan perintah Bapak Presiden untuk dipercepat," tegas Basuki, seperti dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas.com. Penegasan ini mengindikasikan komitmen kuat pemerintah untuk merealisasikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Basuki menjelaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah melanjutkan pembangunan fisik serta mempersiapkan ekosistem yang komprehensif di IKN. Hal ini mencakup penyiapan infrastruktur untuk lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY), serta kawasan untuk lembaga legislatif seperti DPR, MPR, dan DPD. Dengan kata lain, pemerintah berupaya membangun IKN sebagai pusat pemerintahan yang fungsional dan representatif.

Progres Pembangunan Infrastruktur dan Hunian

Selain fokus pada lembaga pemerintahan, Otorita IKN juga tengah menyelesaikan pembangunan ruas jalan dan kompleks hunian di kawasan Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur pemerintahan, tetapi juga pada penyediaan fasilitas pendukung bagi para penghuninya kelak.

Presiden Prabowo, lanjut Basuki, menargetkan agar IKN sudah mulai beroperasi pada tahun 2028. "Karena beliau ingin agar, tahun 2028 benar-benar ibu kota kita mulai beroperasi," ungkap Basuki. Target ini lebih cepat dari rencana awal, yang menunjukkan keseriusan pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara.

Partisipasi Swasta dan Ketersediaan Material

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, melaporkan bahwa konstruksi fisik proyek-proyek investasi swasta non-APBN telah mencapai 89,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki kepercayaan dan antusiasme yang tinggi terhadap proyek IKN.

"Pembangunan proyek swasta menunjukkan progres yang positif, terutama dalam hal investasi swasta. Sebanyak 16 paket proyek non-APBN yang dikerjakan oleh pihak swasta rata-rata telah mencapai progres 89,14 persen," jelas Danis kepada Kompas.com pada 28 Maret 2025.

Ketersediaan material konstruksi menjadi salah satu faktor krusial dalam kelancaran pembangunan IKN. Hingga saat ini, pasokan material konstruksi masih dalam kondisi aman. Para kontraktor pelaksana juga memastikan bahwa material yang digunakan berasal dari vendor yang memiliki izin resmi dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dengan demikian, kualitas bangunan dan infrastruktur di IKN tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN menunjukkan perkembangan yang positif dan sesuai dengan rencana. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif dari sektor swasta, IKN diharapkan dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.